KEARIFAN LOKAL DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

pulau-buru

Marcus Jozef PATTINAMA[1]2006

A. PROLOG

Angka kemiskinan digugat dan diragukan setelah Presiden RI menyampaikan pidato kenegaraan di depan DPR RI menyongsong HUT Proklamasi ke-61. Dilaporkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa angka kemiskinan pada tahun 1999 sebesar 23,4 % turun menjadi 16 % pada tahun 2005. Angka ini diperoleh dari hasil SUSENAS Februari 2005 yang menunjukkan jumlah penduduk miskin 35,10 juta (15,97 %) dari total penduduk 220 juta (Kompas 19 Agustus 2006).

BPS memaparkan hasil SUSENAS pada Maret 2006 yang menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin sebanyak 17,75 % atau 39,05 juta orang dari total 222 juta penduduk. Hal ini berarti penduduk miskin bertambah empat juta orang dibandingkan yang tercatat pada Februari 2005 (Kompas 2 September 2006).

Persoalan angka kemiskinan diperdebatkan antara Pemerintah dan kelompok pakar ekonomi yang tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit. Masing-masing pihak merasa benar perhitungannya dan tanpa sadar bahwa pertarungan pendapat dimaksud tidak membawa penyelesaian akar masalah kemiskinan yang dihadapi. Yang diperdebatkan dari dahulu hingga saat ini adalah proses akibat kemiskinan sedangkan proses penyebab kemiskinan tidak pernah didiskusikan, misalnya orang menjadi miskin disebabkan oleh deprivasi sosial, kehidupan yang terisolasi, hilangnya trust (kepercayaan), rendahnya komunikasi politik yang mengorbankan rakyat dan kebijakan pemerintah yang tidak populer di mata rakyat.

Dengan demikian persoalan kemiskinan di Indonesia hanya pada tataran berdiskusi seputar benar tidaknya angka kuantitatif. Sebagai contoh BPS sendiri dalam perhitungannya mengatakan bahwa jika tidak ada pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), maka jumlah penduduk miskin akan membengkak menjadi 50,8 juta orang (22,9 %) dari 222 juta penduduk.

Keseluruhan konsep kuantitatif ini jika tidak diikuti dengan metode penelitian yang akurat bisa menimbulkan dua hal yaitu : pertama, semakin menambah jumlah angka kemiskinan karena semua orang mau dengan gratis menerima bantuan pemerintah. Kedua, kelompok yang benar-benar miskin tidak tercatat karena tidak dapat dikuantifikasikan. Konsidi ini menghadapkan pemerintah pada masalah sosial yang terus tidak dapat ditemukan cara ampuh untuk bisa menyelesaikannya. Akibatnya pembangunan negara menjadi terhambat karena penyajian data sosial yang selalu tidak akurat.

Apabila seluruh data sosial itu dapat disajikan dengan baik maka perencanaan pembangunan negara akan lebih terarah. Kenyataan yang sekarang terjadi adalah kebijakan negara mengakibatkan adanya kelompok masyarakat yang menjadi miskin karena kehilangan hakekat hidup mereka (=deprivasi sosial), dalam arti bahwa kelompok ini semakin jauh dari konsep memanusiakan manusia.

Kelihatannya kelompok ini tidak dapat dijangkau dengan konsep kemiskinan berdasarkan kuantitatif. Oleh sebab itu dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif dimana tujuannya adalah ingin memecahkan konsep kemiskinan berdasarkan pengetahuan lokal masyarakat karena diasumsikan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat merupakan keputusan yang sangat rasional karena mereka harus hidup. Ironisnya bahwa perhitungan kuantitatif yang dilakukan BPS mengindikasikasi mereka sebagai kaum papah namun kenyataan menunjukkan bahwa mereka terus berkarya untuk hidup dan berkontribusi dalam proses produksi.

 1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menggali dan mencari insight mengenai definisi dan indikator kemiskinan baik dari tinjauan teoritis yang ada di literatur maupun  yang bersumber dari pemahaman penduduk miskin itu sendiri; (2) mencari alternatif kebijakan yang sesuai dengan kondisi spesifik lokal untuk menanggulangi kemiskinan; dan (3) menggali dan memahami kearifan penduduk lokal dalam hubungannya dengan upaya preventif menanggulangi kemiskinan.

2. Metode Kajian

Dari perspektif ilmu sosial, metodologi kajian didasarkan pada penelitian aksi (participatory action research) dan studi monografi dengan mengadakan pendekatan etnobotani (mengkaji hubungan masyarakat dengan milieu-nya). Data primer mengenai indikator kemiskinan diperoleh dengan cara in-depth interview, focus group discussion (FGD) dan observasi lapang. Peneliti berperan bukan sebagai intervenor tetapi sebagai fasilitator untuk mempermudah penduduk miskin mengartikulasikan pemahaman mereka mengenai kemiskinan. Kajian ini menggunakan pendekatan triangulasi, mencari perspektif kedua dan ketiga dengan beragam peneliti (interdisipliner), sumber data, analisis dan metode. Selanjutnya akan dibahas tinjauan teoritis kemiskinan. Metodologi, gambaran desa penelitian, kesimpulan dan implikasi kebijakan akan dibahas di bagian selanjutnya.

 

2.1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah masyarakat peladang, berburu, dan pola usaha pertanian yang tidak menetap di Pulau Buru, Provinsi Maluku.

 2.2. Kelompok sasaran (target group)

Salah satu kelompok masyarakat yang hidup berdampingan bersama petani adalah kelompok penduduk miskin.  Fokus penelitian ini adalah kelompok penduduk miskin.  Tujuannya untuk menggali dari dalam diri mereka sendiri: Apakah yang dimaksud dengan miskin itu, apa indikator-indikatornya, apa saja penyebabnya, bagaimana lingkaran kemiskinan itu terjadi dan bagaimana kemungkinannya kearifan lokal memberikan ruang untuk mengatasi masalah kemiskinan itu? Sebagai langkah awal kelompok sasaran ditentukan berdasarkan pengenalan akan kondisi lapang dan informasi awal yang telah diperoleh dari informan kunci (key informan).

 2.3. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan ada dua. Pertama, data sekunder yang diperoleh dari dokumen tertulis dan studi kepustakaan. Kedua, data primer yang digali dari responden dan informan kunci serta kelompok sasaran.  Jenis data primer yang dikumpulkan meliputi indikator-indikator kemiskinan, penyebab kemiskinan, lingkaran kemiskinan dan pola konsumsi (makanan dan non-makanan) penduduk miskin. Indikator-indikator kemiskinan penting diketahui untuk memahami kemiskinan dari perspektif orang miskin itu sendiri.

 2.4. Metode mengumpulkan data

Data sekunder dikumpulkan dengan cara studi literatur.  Disamping itu ada laporan atau dokumen tertulis dari instansi yang relevan.  Data primer dikumpulkan dengan beragam metode. Metode yang dipergunakan antara lain in-depth interview, observasi langsung di lapangan, diskusi kelompok fokus (focus group discussion) dan mapping causal-effect relationship. Peneliti terlibat langsung sebagai bagian dalam proses dialog.  Konfirmasi data dilakukan bersama penduduk miskin sehingga terjadi saling koreksi dan pemahaman bersama mengenai angka dan informasi yang diberikan.

 

B. Pulau Buru, Maluku

1. Keadaan Ekologi

Pulau Buru tersusun dalam gugusan pulau-pulau yang membentuk kepulauan Maluku. Jika bicara kepulauan Maluku, maka didalamnya ada Provinsi Maluku dan Maluku Utara, dimana yang terakhir disebut terpisah secara administratif dan dimekarkan menjadi provinsi baru sejak tahun 1999. Dengan demikian Pulau Buru (seluas kurang lebih 10.000 km²) dalam Provinsi Maluku dikelompokkan sebagai pulau kecil[2]. Salah satu ciri pulau kecil di Maluku adalah memiliki garis pantai yang panjang dengan wilayah dataran yang sempit dengan dominasi topografi pegunungan. Ciri geografis ini pula yang dimiliki oleh Pulau Buru dengan membentuk tiga relief yang terdiri dari : (1) daerah pegunungan tinggi dengan altitude 1000 sampai 2500 meter, (2) daerah pegunungan sedang dengan altitude antara 500 – 1000 meter, dan (3) daerah pegunungan rendah dengan altitude 0 – 500 meter.

Keadaan geografi wilayah yang sangat kompleks ini akan mempengaruhi iklim wilayah dan biodiversitas tanaman. Untuk itu wilayah bagian utara dan selatan memiliki variasi iklim yang sangat berbeda.

Wilayah utara Pulau Buru didominasi iklim yang kering dengan sedikit curah hujan. Di daerah ini komoditas kayu putih, gelan, (Melaleuca leucadendron L, Myrtaceae) sangat dominan penyebarannya bersama-sama dengan alang-alang, mehet, (Imperata sp) sampai pada altitude 500 meter. Pada altitude yang lebih tinggi akan ditemui hutan tropis basah. Sedangkan wilayah selatan pada altitude 0 – 100 banyak diselimuti oleh daerah batuan dan karang.

 2. Keadaan Sosial Ekonomi

Diantara penduduk yang mendiami Pulau Buru, harus dibedakan antara penduduk asli (autokton) yang umumnya mendiami wilayah pegunungan yang terisolir dan penduduk pendatang (alokton) yang jumlahnya semakin bertambah banyak melebihi penduduk asli. Penduduk alokton lebih banyak memilih mendiami daerah pantai dan tersebar merata pada wilayah pantai di utara dan selatan Pulau Buru. Sebelum tahun 1999, Pulau Buru hanya terdiri oleh tiga kecamatan (Buru Utara Barat, Buru Utara Timur, dan Buru Selatan) dan dibawah pemerintahan kabupaten Maluku Tengah. Setelah berkembang menjadi kabupaten Buru tercatat ada 10 kecamatan di pesisir pantai dan akan direncanakan satu kecamatan di daerah pegunungan. Data statistik tahun 2004 mencatat jumlah penduduk pulau Buru adalah 122 527. Dari jumlah ini diperkirakan penduduk autokton berjumlah 12 008 (9,8%).

Penduduk alokton terdiri dari berbagai macam suku dan diantara mereka telah mendiami pulau Buru beratus tahun yang lampau, misalnya Arab dan Cina. Kedua suku bangsa ini mendiami pulau Buru karena perdagangan minyak kayu putih dan damar. Saat itu lalu lintas perdagangan dikuasai oleh Sultan Ternate. Kemudian suku Buton pun telah berdiam di pulau ini sejak awal sejarah perdagangan antar pulau di daerah ini. Sultan Ternate menempatkan orang Sula dan Sanana di pantai utara Pulau Buru untuk menanam komoditi kelapa. Dengan demikian pulau ini semakin menarik bagi pendududk alokton lainnya.

Hadirnya para tahanan politik G30S/PKI dimana Pemerintah Orde Baru saat itu memanfaatkan dataran Waeyapo di sebelah utara timur Pulau Buru untuk dijadikan kamp konsentrasi tahanan politik. Tahun 1980 kawasan ini ditetapkan sebagai daerah pemukiman program transmigrasi nasional yang diperuntukkan untuk dua kelompok yaitu kelompok pertama kepada para tapol G30S/PKI yang dinyatakan bebas dan tidak kembali ke Pulau Jawa, sedangkan kelompok kedua adalah transmigran dari masyarakat pulau Jawa termasuk di dalamnya para pensiunan militer. Yang terakhir disebut dimaksudkan untuk pembinaan teritorial kepada mantan tahanan politik. Jadi status bebas telah disandang oleh para tapol namun dalam kesehariannya tetap dikontrol oleh pensiunan militer.

 

C. Profil Geba Bupolo, Masyarakat Asli Pulau Buru

Kuatnya ikatan orang Bupolo dengan suatu ruang adalah adanya cerita mitos yang sekaligus pula menjadi perekat diantara mereka, misalnya gunung dan air adalah dua kekuatan yang memberikan banyak inspirasi hidup bagi orang Bupolo untuk tetap bertahan pada wilayah pegunungan yang sangat terisolir. Oleh sebab itu dalam keseharian Gunung Date adalah tempat berdiam para leluhur. Dengan demikian Gunung Date tetap harus dijaga dengan tatanan adat yang kuat dari pengaruh orang luar, misalnya dilarang membawa orang luar mengunjungi dan melintasi Gunung Date. Mereka konsisten mempertahankan daerah itu dengan melarang hadirnya perusahaan HPH.

Orang Bupolo masih sangat yakin pula bahwa hingga saat ini leluhur mereka yang dipresentasekan dengan seekor morea besar (= eel, anguille, Anguilla marmorata) itu masih tetap hidup, sehingga kekeramatan Danau Rana seluas 75 Km² tetap dijaga dengan menerapkan aturan adat yang ketat.

Rana lalen artinya daerah diseputar Danau Rana dan Gunung Date yang terletak di tengah pulau. Orang Bupolo mengibaratkan daerah seputar Danau Rana dan Gunung Date sebagai surga yang perlu dipelihara kelestariannya. Konsep konservasi sumberdaya alam telah mereka kuasai dan melakukannya demi kebesaran leluhur (Opo Lastala) yang selalu mengontrol mereka dari singgasananya di Gunung Date.

1. Keluarga

Membentuk keluarga (humanati) bagi orang Bupolo ini sangat terkait dengan sistem perkawinan yang mereka anut yaitu berdasarkan garis ayah (patrilineal). Konsep bersatunya laki-laki dan perempuan membentuk suatu kelompok kecil dalam kehidupan orang Bupolo termasuk yang sangat kompleks karena terdiri dari berbagai macam bentuk dengan melewati persyaratan adat yang cukup ketat. Ada aliran harta perkawinan yang berpindah dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Boleh dikatakan bahwa jumlah pembayaran harta kawin akan sangat menentukan status seseorang secara berkelompok dalam kehidupan sosial. Jadi perkawinan satu orang Bupolo akan melibatkan seluruh partisipasi anggota yang mempunyai kelompok kekerabatan (clan, soa, noro) yang sama.

Karena ada aliran harta yang relatif besar maka perkawinan juga merupakan suatu arena negosiasi yang bertalian dengan besar tanggungan yang harus dipikul oleh seluruh anggota kekerabatan. Dan anggota keluarga pihak perempuan yang menjadi penentu kuantitas harta yang harus ditanggung oleh pihak keluarga laki-laki. Untuk itu pihak keluarga laki-laki harus pandai memilih seorang negosiateur yang ulung sehingga beban harta tidak menjadi beban yang berat.

Dengan demikian konsep keluarga modern harus dibatasi untuk menafsirkan konsep keluarga dari suatu kelompok masyarakat, walaupun secara umum konsep perkawinan bagi masyarakat Bupolo ataupun masyarakat modern sekalipun tidak terlepas dari valeur  strategi politik.

 2. Pemukiman

Pola pemukiman orang Bupolo sebenarnya berawal dari konsep bialahin (pohon sagu), yang terdiri dari 3 – 5 rumah mengikuti struktur biologi dari pohon sagu, dimana pohon dari genus Metroxylon dan keluarga Arecaceae atau Palmae ini. Pohon sagu adalah jenis tanaman berumpun dengan struktur pohon yang terbentuk antara 3 – 5 pohon per rumpun. Jadi kalau dalam sistem kekerabatan orang Bupolo disebut bialahin itu menunjukkan pada suatu sub-grup dari suatu kelompok kekerabatan (clan). Tempat pemukiman bialahin yang kita sebut sebagai humalolin. Gabungan dari beberapa bialahin yang kita sebut noro atau soa (grup kekerabatan). Selanjutnya tempat pemukimannya disebut fenalalen. Jadi dalam satu fenalalen bisa dijumpai beberapa bialahin dan juga bisa ditemui beberapa noro atau soa.

Orang Bupolo membangun rumah dengan konstruksi yang sangat sederhana. Dinding rumah terbuat dari kulit kayu Shorea dan atap terbuat dari daun sagu. Umumnya rumah yang mereka bangun terdiri dari dua bangunan yaitu satu bagian untuk ruang tamu dan kamar tidur, sedangkan tempat masak yang berkonstruksi rumah panggung akan terpisah.

3. Pola Makan dan Teknik Kuliner

Orang Bupolo akan mengorganiser makanan sesuai dengan aktivitas mereka yang berbeda yakni pada saat di dalam rumah dan di luar rumah.

 3.1. Pola Makan di dalam rumah

Secara umum orang Bupolo makan tiga kali dalam sehari yang terdiri dari (1) pagi antara jam 08.00 – 09.00, (2) siang sekitar jam 13.00, dan (3) malam sekitar jam 19.00 setelah matahari terbenam.

Saat makan pagi, orang Bupolo minum kopi yang dicampur dengan siwi (Curcuma xanthorhiza D.Dietr) selanjutnya disebut kopi siwi. Bersama dengan minuman tersebut mereka juga makan singkong, ubi dan petatas. Ketiga umbian ini direbus dan dimakan bersama dengan kacang tanah yang digoreng pada kuali panas tanpa menggunakan minyak kelapa.

Selesai minum kopi, orang Bupolo pergi ke kebun tanpa membawa makan siang. Jika mereka tidak ke kebun dan hanya di rumah saja, maka orang Bupolo makan siang dengan bia yang terbuat dari sagu atau bia yang terbuat dari singkong (bia kasbit). Bia adalah istilah makanan yang sama dengan kata papeda yang digunakan oleh orang Maluku lainnya. Bia atau papeda tadi tidak dapat dimakan tanpa adanya lauk. Untuk itu bia tersebut harus dimakan dengan lauk yang berkuah (soup) yang terbuat dari daun sayuran. Jika kondisi yang sulit maka bia bisa dimakan dengan hanya mencampur antara air hangat dengan garam dan sedikit cabe. Bersama dengan itu maka orang Bupolo harus makan dengan pelengkap lainnya yaitu ikan mujair (kibat), dan morea (=mloko, Anguilla marmorata). Ikan mujair dan morea bisa diperoleh di Danau Rana.

Makan malam, menunya selalu sama dengan makanan pada saat siang. Jika ada daging maka mereka selalu makan daging yang berasal dari babi, kusu (Phalanger dendrolagus) dan rusa. Kadang-kadang orang Bupolo juga makan bia sagu dengan udang air tawar yang diambil dari sungai.

 3.2. Pola Makan di Luar Rumah

Ketika orang Bupolo pergi ke kebun, maka menu makanan siang mereka harus disesuaikan dengan keadaan setempat. Setelah selesai bekerja, maka mereka hanya makan singkong atau pisang bakar dengan daging kering (kusu, babi, rusa) atau makan ikan rebus. Daging atau ikan mereka bawa dari rumah.

Pada saat musim berburu tiba, mereka akan pergi secara berkelompok antara satu sampai tiga bulan. Mereka akan membawa bekal atau persiapan makanan berupa tepung sagu untuk dibuat menjadi bia atau papeda, singkong kering dan juga petatas. Tentunya di saat tiba di hutan maka banyak sekali jenis umbian hutan yang tumbuh secara liar. Umbian ini akan dimakan dengan tunas muda dari jenis rotan tertentu yang bisa dimakan, buah kenari, jamur dan buah ganemu (Gnetum gnemon).

Saat mereka di luar rumah, lebih banyak memasak dengan menggunakan bambu, dimana singkong dan ikan atau daging kering dimasukkan di dalam bambu setelah itu baru dibakar di tempat perapian.

 

D. Persepsi Kemiskinan dan Kearifan Lokal

Konsepsi kemiskinan menurut penduduk miskin bersifat banyak sisi (multifaset) dari pemilikan harta fisik khususnya tanah, rumah, kesehatan, fisik, non fisik dan pendidikan. Adalah sulit mengukur kebutuhan kalori secara pasti di tingkat rumah tangga petani, namun dari deskripsi pola makan dapat diketahui bahwa penduduk miskin di desa Wanasari (Jawa Barat) hanya makan dua kali sehari. Dari sisi ini maka rumah tangga yang diamati di desa tersebut adalah benar-benar miskin. Namun penduduk asli Bupolo yang terisolir di pulau Buru tidak tergolong miskin karena mereka tidak kekurangan makanan. Artinya kemiskinan tidak bisa hanya didefinisikan tunggal yakni dari kacamata pemenuhan kebutuhan kalori semata. Penduduk miskin di dua lokasi tidak mempunyai tabungan karena 83% pendapatan habis untuk dikonsumsi. Dari konsepsi-konsepsi kemiskinan itu ternyata sekaligus ditemukan faktor-faktor penyebab lingkaran kemiskinan yang tiada akhir. Penduduk miskin tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan itu tanpa intervensi pemberdayaan (empowering) dari lembaga eksternal. Komponen penting yang perlu diintervensi adalah sebagai berikut: (1) kebijakan politik anti kemiskinan yang memihak kepada penduduk miskin, (2) modal sosial dan sumberdaya manusia (perbaikan pengetahuan dan ketrampilan, hubungan sosial dan institusional, saling percaya), (3) akses ke tanah, (4) penyediaan lapangan pekerjaan, dan (5) perhatian khusus kepada kehidupan wanita sebagai kepala rumah tangga (janda) dan anak-anak yang kurang gizi karena faktor kultural di pedesaan.

Kearifan lokal tersebut telah lahir dan berkembang dari generasi ke generasi seolah-olah bertahan dan berkembang dengan sendirinya. Kelihatannya tidak ada ilmu atau teknologi yang mendasarinya. Tidak ada pendidikan atau pelatihan untuk meneruskan keahlian. Kearifan tersebut telah terpelihara dan tumbuh dalam masyarakat itu sendiri.

Nilai tersebut telah menjadi norma yang mengatur bagaimana setiap anggota masyarakat harus berperilaku baik terhadap sesama manusia, tumbuhan dan hewan serta sumber daya alam lingkungan. Oleh karena itu sebelum lembaga luar (pemerintah, swasta dan lembaga penelitian) masuk ke wilayah penduduk lokal, perlu memahami nilai dan norma-norma yang telah lama ada di masyarakat.

 

E. EPILOG

Orang Bupolo di pedalaman pulau Buru merupakan masyarakat peladang, berpindah, terisolir dan sepenuhnya tergantung dari alam. Alam merupakan laboratorium kehidupan mereka di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.  Dari pola ladang yang ditanduskan (long fallow cultivation), tampak bahwa mereka memiliki kearifan dalam mengelola sumber daya alam sebagai sumber makanan bagi kehidupan keluarga. Pola makan orang Bupolo menggambarkan bahwa mereka relatif tidak kekurangan bahan makanan. Bahkan jenis makanan yang dikonsumsi mengandung karbohidrat yang tinggi (sagu), protein (daging buruan, morea dan ikan) serta vitamin (sayuran). Jika ukuran kemiskinan dipakai berdasarkan kemampuan memenuhi konsumsi makanan keluarga, maka orang Bupolo bukanlah orang miskin dalam kategori Biro Pusat Statistik. Itu berarti bahwa konsep kemiskinan masih belum terlambat untuk ditinjau kembali khususnya mau dikemukakan disini bahwa kemiskinan orang Bupolo sebagai penduduk autokton dan juga penduduk alokton lainnya yang berdiam di Pulau Buru seolah-olah merasa terisolir sendiri karena mekanisme, sistem, dan kebijakan pemerintah regional dan nasional yang pada gilirannya membuat mereka terbelenggu dalam keterisolasiannya. Padahal kenyataan di lapangan membuktikan baik penduduk autokton maupun alokton adalah masyarakat yang tidak terisolir, karena mereka selalu berhubungan dengan orang luar karena perdagangan. Misalnya secara rutin mereka bisa berkomunikasi dengan pedagang antar pulau dan para pendatang lainnya yang secara bebas datang menggunakan transportasi laut.

 

 BIBLIOGRAFI

Alcock, P. 1997. Understanding poverty. London: Macmillan Press.

Bastiaensen, J, T De Herdt, and B. D’exelle. 2005. “Poverty Reduction as a Local Institutional Process.” World Development 33, No.6:979-993.

Carney. 1998. Sustainable livelihood strategies. London: International Institute for Environment and Development.

Chambers, R. 1983. Rural development: putting the last first. UK: Longman-Harlow.

Clayton, B.D., David.D., and D. Olivier. 2000. Rural planning in the developing world with a special focus on natural resources: Lessons learned and potential contributions to sustainable livelihoods. London: International Institute for Environment and Development, and Department for International Development.

Harriss, J. 1989. “Urban poverty and urban poverty alleviation.” Urban poverty and urban poverty alleviation.

Harris-White, B. 2005. “Destitution and poverty of its politics-with special reference to South Asia.” World Development 33:881-891.

Mubyarto. 1999. “Pengantar.” in Pemberdayaan ekonomi rakyat, Laporan kaji tindak program IDT, edited by Mubyarto. Yogyakarta: Aditya Media.

—. 2005. “Pemerintah buta dan tuli.” in Kompas 21 Maret 2005. Jakarta.

Pattinama, M.J. 1998. “Les Bumi Lale de l’île de Buru Moluques Indonésie: Mode de Subsistance et Exploitation du Melaleuca leucadendron.” Pp. 100 in Mémoire de Stage DEA Environnement, Temps, Espaces, Sociétés (ETES). Paris: Université d’Orléans, Orléans.

Pattinama, M.J. 2005. “Les Geba Bupolo et leur milieu, Population de l’île de Buru, Moluques, Indonésie. Liwit lalen hafak lalen snafat lahin butemen ” Vannerie virile, sarong féminin et émulsion qui flue “. Thèse de Doctorat de l’école doctorale du Muséum National d’Histoire Naturelle.” Pp. 354. Paris: du Muséum National d’Histoire Naturelle,.

—. 2006. “Etnobotani Pulau Buru dalam Pembangunan Pertanian Kepulauan Maluku Berwawasan Agribisnis.” in Inovasi Teknologi Berwawasan Agribisnis Mendukung Pembangunan Pertanian Wilayah Kepulauan, yang diselenggarakan oleh BPTP Maluku bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan Universitas Pattimura, di Poka-Ambon tanggal 22-23 November 2005. Ambon: BPTP-Fakultas Pertanian-Pemda Maluku.

Paulus, J. 1917. “Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie.” Tweede druk:31.

Pretty, J.N., and B.R. Frank. 2000. “Participation and Social Capital Formation in Natural Resource Management: Achievements and Lessons.” Pp. 178-188 in Changing Landscapes-Shaping Futures. Melbourne Convention Centre, Melbourne Australia: International Landcare 2000.

Pretty, J.N., and H. Ward. 1999. “Social Capital and the Environment.” World Development.

Sayogyo. 1978. “Lapisan yang paling lemah di pedesaan Jawa.” Prisma 4.

Schuh, G.E. 2000. “The household: the neglected link in research and programs for poverty alleviation.” Food Policy 25:233–241.

Seldadyo, H. 2005. “Data kemiskinan dan kemiskinan data.” in Kompas (30/3/2005). Jakarta.

Soerjani, M. 2005. “Krisis Kearifan Kita.” Pp. 4 in Kompas. Jakarta..



[1] Penerima Selo Soemardjan Award 2005. Lulus Program S3(DR) dari Laboratoire Ethnobiologie-Biogéographie, Ecole Doctorale du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) Paris (2005). Staf Pengajar Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian dan Kepala Laboratorium Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon.

[2] Definisi pulau kecil menurut kriteria Departemen Kelautan dan Perikanan RI adalah pulau dengan ukuran < 10000 km².

Paper Dipresentasikan pada Research Days UI pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia 2006, Kampus FISIP UI, Depok 16424.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>