PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN KEARIFAN LOKAL

surade-jawa-barat

Studi Kasus Di Pulau Buru-Maluku dan Surade-Jawa Barat

Abstrak

Dalam kajian ini dilakukan studi literatur mengenai konsep kemiskinan dan pengamatan ke lokasi penelitian untuk mendeteksi siapakah penduduk miskin itu?, kemudian mencari alternatif kebijakan yang sesuai dengan kondisi spesifik lokal untuk menanggulangi kemiskinan, dan akhirnya menggali serta memahami kearifan penduduk lokal dalam hubungannya dengan upaya preventif untuk menanggulangi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan observasi langsung, in-depth interview dan diskusi kelompok fokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsepsi kemiskinan bersifat banyak sisi (multifaset). Orang Bupolo dan petani Surade sama-sama mengolah lahan sempit. Petani Surade miskin karena tidak mempunyai lahan atau memililki lahan tetapi dengan skala usaha yang relatif kecil. Orang Bupolo memiliki tanah yang relatif luas tetapi ada keterbatasan akses pada teknologi, hidup terisolasi karena tidak mempunyai akses terhadap sarana dan prasarana sosial ekonomi maupun komunikasi, sehingga mereka hidup miskin dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Jadi definisi kemiskinan perlu diperluas meliputi akses terhadap infrastruktur sosial ekonomi, keluar dari keterisolasian, ketidakberdayaan, dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta memperoleh keadilan dalam pembangunan. Kemiskinan tidak bisa didefinisikan secara tunggal yakni dari kacamata pemenuhan kebutuhan kalori semata sebagaimana yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) selama ini, karena pada hakekatnya definisi kemiskinan tidak hanya bersifat relatif tetapi juga dinamis.

 

Abstract

Literature reviews on the concept of poverty and local observation on the field study were employed to investigate who the poor are?, in order to seek alternative policies according to specific local conditions to combat poverty, and to see local wisdom in a preventive effort to reduce poverty. Survey methodology, in-depth interviews and focus groups discussions were used in this study. The findings suggest that the concept of poverty is multifacet. Both Bupolo people and Surade farmer cultivate small land. While Surade farmers are poor with no or limited land size and with relatively small scales’ business, Bupolo people have relatively larger land size but have limited technology access, and less access to social economic infrastructure, making them poor and only able to survive with food daily. The concept of poverty needs to be extended to include access to social economic infrastructure, remoteness, disempowerment, freedom of speech, and fairness in development. Poverty cannot be defined individually solely from the context of the calorie fulfilment as a standard use by BPS. However, in principle, the concept of poverty cannot only be defined as a relative, but also dynamic concept.

Keywords: poverty, local wisdom, remoteness, small land, multifacet

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Masalah ini seolah-olah tidak dapat dituntaskan secara serius, pada-hal upaya pemerintah telah memperkenalkan berbagai paket dan program yang melibatkan sejumlah pakar kemiskinan nasional dan internasional. Hakekatnya belum ada keberlanjutan (sustainability) sistem penanganan kemiskinan baik dalam satu rezim kekuasaan maupun pada saat peralihan rezim. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), tahun 2005 ada 35,10 juta penduduk miskin. Kemudian data tahun 2006 menjadi 39,05 juta. Artinya jumlah penduduk miskin bertambah 3,95 juta. Pada tahun 2007 tercatat 37,17 juta orang. Dibandingkan tahun 2006, penduduk miskin turun sebesar 2,13 juta. Masalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, khususnya bulan Oktober 2005 yang diikuti oleh inflasi tinggi, diperkirakan meng-akibatkan penurunan daya beli masyarakat. Konflik sosial (Aceh, Maluku, Maluku Utara, Poso, Papua), bencana alam seperti tsunami (Aceh, Pulau Buru, Pangandaran), gempa bumi (Timika, Yogyakarta), lum-pur panas (Sidoarjo), banjir dan kekeringan diperkira-kan akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Penanggulangan kemiskinan selama ini telah ditangani melalui kebijakan dan mekanisme, misalnya bantuan langsung tunai (BLT), tetapi kurang efektif karena banyak yang salah sasaran, bahkan membuka peluang penyalahgunaan dana hingga berakibat konflik sosial. Mengapa? Untuk itu perlu menjawab empat hal: (1)apakah kemiskinan itu dan bagaimana mengukurnya, (2)mengapa mereka miskin?; (3)apakah ada alternatif kebijakan menanggulangi kemiskinan?, dan (3)sejauh manakah kearifan lokal memberi kontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan?

Ukuran kemiskinan sangatlah kompleks. Ukuran kuantitatif kelihatannya lebih banyak digunakan oleh pengambil kebijakan, seperti jumlah pemilikan barang, jumlah kalori yang dikonsumsi atau tingkat pendapatan perkapita per bulan. Sayogyo (1978) mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan pendapatan rumah tangga (bukan per kapita) setara beras. Alasannya karena beras merupakan komoditas strategis, makanan pokok dan kemungkinan dijadikan menentukan standar upah (gaji) minimum. Oleh karena itu perubahan harga beras di-asumsikan akan diikuti perubahan harga barang kebu-tuhan pokok lain. BPS dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan bahwa mereka yang miskin adalah yang tidak mampu meme-nuhi kebutuhan pangan (= beras) dan non pangan.

Ukuran-ukuran kuantitatif ini dalam prakteknya sangatlah kaku ketika diterapkan kepada kelompok masyarakat yang makanan pokoknya non beras (singkong, ubi-ubian, jagung dan sagu). Kelompok masyarakat yang mengkonsumsi pangan non beras ini seolah-olah menjadi kelompok inferior, primitif dan miskin hanya karena tidak mengkonsumsi beras. Cara berpikir inilah yang memposisikan komoditi beras sebagai komoditi politik yang penanganannya semakin rumit dan kompleks karena elastisitas permintaannya makin tidak elastis. Masalah kemiskinan seolah-olah hanya dapat diselesaikan dengan distribusi komoditi beras seperti program beras miskin (Raskin).

Kakunya alur berpikir ini mengakibatkan masalah kelaparan yang terjadi di Yahukimo, Provinsi Papua pada tahun 2005 ditangani dengan cara mendistribusi-kan beras karena mengangkut ubi-ubian tidak praktis menggunakan transportasi udara. Ukuran kemiskinan akan barang modal juga bias ketika diterapkan kepada kepemilikan aset modal secara komunal, misalnya lahan usaha pertanian dimiliki oleh kelompok kekerabatan (clan) yang tidak mengakui hak pemilikan perorangan. Hal ini banyak dijumpai pada sebagian besar masya-rakat di bagian timur Indonesia khususnya di Maluku.

Konsep kuantitatif bisa menimbulkan dua hal yaitu : pertama, semakin menambah jumlah angka kemiskinan karena semua orang mau dengan gratis menerima bantuan pemerintah. Kedua, kelompok yang benar-benar miskin tidak tercatat karena tidak dapat dikuantifikasikan. Misalnya, mereka yang hidup di tempat kumuh, pengamen, anak jalanan, di kolong jembatan, pengemis dan pemulung di perkotaan. Ada juga banyak masyarakat terisolir di pedesaan yang tidak terjangkau oleh pencatat data kemiskinan. Konsidi ini menghadapkan pemerintah pada masalah sosial yang makin rumit. Pembangunan menjadi terhambat karena penyajian data sosial yang selalu tidak akurat.

Kenyataan yang sekarang terjadi adalah kebijakan negara mengakibatkan adanya kelompok masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan (poverty trap), deprivasi (social deprivation), isolasi, ketidakberdayaan dan ketiadaan akses kepada sumberdaya alam, sarana dan prasarana sosial ekonomi dan kesenjangan (Chambers 1983). Kelompok miskin ini tidak dapat dijangkau melalui pendekatan kuantitatif semata. Oleh sebab itu dalam penelitian ini lebih banyak mengguna-kan pendekatan kualitatif (deskriptif) dimana tujuannya adalah ingin memecahkan konsep kemiskinan berdasar-kan pengetahuan lokal.

Penelitian yang dilakukan pada kelompok masyarakat asli Pulau Buru, orang Bupolo, di Maluku yang mempraktekkan pola pertanian tidak menetap dan ber-buru. Orang Bupolo hidup terisolir di pulau yang pernah terkenal karena menawan sekitar 10.000 tahanan politik G30S/PKI, tahun 1969-1979. Mereka hidup disekitar kekayaan sumberdaya alam yang sementara dieksploita-si hutannya untuk kayu guna kepentingan devisa negara. Penelitian ini mengamati pula kehidupan masyarakat Surade di Jawa Barat yang menganut pola pertanian menetap dan praktek budidaya ternak. Masyarakat di Kecamatan Surade hidup disekitar keterbatasan sumber-daya alam. Dua sisi kehidupan ini ditampilkan sebagai potret kehidupan masyarakat Indonesia yang ada di bagian timur dan barat.

 

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini difokuskan pada tiga hal: (1)meng-gali dan mencari insight mengenai definisi dan indikator kemiskinan baik dari tinjauan teoritis yang ada di litera-tur maupun yang bersumber dari pemahaman penduduk miskin itu sendiri; (2)mencari alternatif kebijakan yang sesuai dengan kondisi spesifik lokal untuk menanggula-ngi kemiskinan; dan (3)menggali dan memahami kearif-an penduduk lokal dalam hubungannya dengan upaya preventif menanggulangi kemiskinan.

 

1.3. Manfaat Penelitian

Dari perspektif ilmu sosial, penelitian ini memberikan kontribusi kepada pengembangan masyarakat dimana masing-masing kelompok masyarakat memiliki ciri khas tersendiri sehingga catatan penting yang bisa di-ambil adalah satu kelompok masyarakat tidak bisa dibanding-bandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya dan seyogyanya menghindari kesimpulan untuk menggeneralisasikan kelompok masyarakat pada sisi pandang yang sama.

 

2. Metode Penelitian

2.1. Landasan Teori

Definisi kemiskinan selama ini lebih mengikuti pemikiran konvensional yakni mereduksi masalah kemiskinan kepada terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan). Definisi ini diperluas kedalam ukuran pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier yang terus meningkat, tersedianya fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan dan pasar (Suhardianto 1999). Secara spesifik kesejahteraan dinilai dari kekurangan pendapatan, konsumsi, pemilikan harta benda baik diam maupun bergerak, aset modal dan stok. Nilai miminum penghasilan rumah tangga miskin adalah kurang dari 1920 kg setara beras per rumah tangga per tahun (Sayogyo 1978; Tjondronegoro, Soejono and Hardjono 1996; van Oostenbrugge, van Densen and Machiels 2004). Makin tinggi pendapatan diasumsikan makin baik konsumsi kalori dan gizi. Namun demikian, definisi ini membutakan persepsi kita.

Menurut Chambers (1983) kemiskinan berkaitan dengan masalah deprivasi sosial, akses ke sumberdaya seperti air, tempat tinggal, layanan kesehatan dan sanitasi, pendidikan dan transportasi. Akar masalah kemiskinan adalah ketergantungan, isolasi, ketidakberdayaan (vulnerability) dan rendahnya harapan hidup. Oleh kare-na itu, kemiskinan mempunyai banyak sisi (multidimen-si): ekonomi, sosial dan politik (Harris-White 2005). Secara ekonomi penduduk miskin tidak memiliki apa-apa (having nothing), secara sosial mereka tidak menja-di siapa-siapa (being nothing), dan secara politik mereka tidak memperoleh hak kecuali korban pembangunan (having no rights and being wrong). Karena banyak sisi, kemiskinan itu ibarat istilah kecantikan yang didefinisi-kan berbeda oleh orang yang melihatnya. Karena kemiskinan itu tidak bisa terlepas dari aspek politik, maka tidak ada definisi kemiskinan yang paling benar: There is no one correct, scientific, agreed definition because poverty is inevitably a political concept-and thus inherently a contested one (Alcock, 1997).

Strategi nafkah rumah tangga berkelanjutan (sustainable household livelihood strategies) merupakan salah satu upaya alternatif mengatasi kemiskinan. Definisi nafkah berkelanjutan adalah sebagai berikut: “A livelihood comprises the capabilities, assets (including both material and social resources) and activities required for a means of living.  A livelihood is sustainable when it can cope with and recover from stresses and shocks and maintain or enhance its capabilities and assets both now and in the future, while not undermining the natural resource base” (Carney 1998; Clayton, David.D. and Olivier 2000). Disamping itu, kearifan lokal mengandung norma dan nilai-nilai sosial yang mengatur bagaimana seharusnya membangun keseimbangan anta-ra daya dukung lingkungan alam dengan gaya hidup dan kebutuhan manusia. Dengan menggali dan mengem-bangkan kearifan lokal (Soerjani 2005), kemiskinan tidak hanya dapat dikurangi (relieving) tetapi juga dapat dihindari (preventing) karena lestarinya sumberdaya bagi generasi berikutnya. Oleh karena itu, kearifan-kearifan lokal seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan anti kemiskinan. Bahwa di luar pendekatan-pendekatan yang bercorak strukturalis, sesungguhnya kita dapat menggali mozaik kehidupan masyarakat setempat yang bernama kearifan kolektif atau kearifan budaya. Di setiap masyarakat mana pun kearifan semacam itu tertanam dalam di relung sistem pengetahuan kolektif mereka yang dialami bersama. Itulah yang sering disebut sebagai local-wisdom. Para ahli juga sering menamakan local-knowledge, pengeta-huan setempat yang berkearifan. Pela-gandong di Maluku misalnya, merupakan contoh dari kearifan budaya lokal.

Kearifan lokal lahir dan berkembang dari generasi ke generasi seolah-olah bertahan dan berkembang dengan sendirinya. Kelihatannya tidak ada ilmu atau teknologi yang mendasarinya. Tidak ada pendidikan atau pelatih-an untuk meneruskan keahlian. Kearifan tersebut telah terpelihara dan tumbuh dalam masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal juga meniscayakan adanya muatan buda-ya masa lalu dan berfungsi untuk membangun kerindu-an pada kehidupan nenek moyang, yang menjadi tong-gak kehidupan masa sekarang. Dengan cara berpikir demikian, situasi sadar budaya dapat ditumbuhkan. Jadi kesadaran masyarakat terhadap sejarah pembentukan keluarga, suku dan bangsa dapat ditumbuhkan. Anggap-an bahwa yang relevan dengan kehidupan hanya-lah .masa kini dan disini, juga dapat dihindari. Kearifan lokal dapat dijadikan jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa sekarang, generasi nenek moyang dan generasi sekarang, demi menyiapkan masa depan dan generasi mendatang. Pada gilirannya, kearifan lokal pun dapat dijadikan semacam simpai perekat dan pemersatu antar generasi. Hal yang sering menjadi pertanyaan apakah kearifan lokal ini bisa dijadikan kekuatan dalam zaman modern dan era globalisasi ?

Kehidupan masa kini di Indonesia tidak semuanya modern. Komponen lain yang menunjang modal masyarakat adalah saling percaya (trust). Dengan keberadaan trust dalam masyarakat serta bersama dengan kearifan lokal (yang tidak lokal lagi) akan mampu menjadi modal masyarakat yang tangguh. Yang menjadi pertanyaan apakah kita memiliki trust tersebut dalam masyarakat yang sedang dalam proses reformasi kini? Apakah kita bisa saling mempercayai?

 

2.2. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam kajian ini dilakukan tiga hal. Pertama, melaku-kan studi literatur mengenai konsep kemiskinan. Kedua, melakukan pengamatan ke lokasi penelitian untuk mendeteksi: siapakah penduduk miskin itu baik menurut masyarakat di desa maupun informan kunci? Pengamat-an dilakukan untuk mengetahui persepsi dan konsepsi kemiskinan. Selanjutnya didiskusikan pola konsumsi rumah tangga miskin. Ketiga, menginterpretasi makna kemiskinan menurut perspektif penduduk lokal. Disini ada pertemuan konsep kemiskinan antara yang disebut dalam literatur dengan konsep masyarakat lokal. Indikator penduduk miskin menurut konsepsi orang luar ada yang sama dengan indikator yang digunakan berdasarkan pengakuan mereka sendiri. Namun ada pula perbedaan konsep kemiskinan antara perspektif orang luar dan penduduk lokal. Perbedaan ini bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan tetapi dipandang sebagai perbedaan untuk melengkapi definisi yang sudah ada.

 

2.3. Metode dan Teknik

Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan Participatory Research Appraisal (PRA). Pendekatan ini dipilih agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan tertanggungjawab. Pada prinsipnya penelitian ini lebih berpijak pada penelitian kualitatif. Untuk mencapai tiga tujuan seperti yang disebut di atas, maka data yang dikumpulkan dengan prinsip triangulasi: dianalisis secara kualitatif: tabulasi silang dan analisis isi. Dalam hal ini yang dipentingkan bukan banyaknya contoh (sample) atau bertujuan untuk melakukan generalisasi, tetapi mengangkat kasus yang spesifik dan mendalam. Untuk mengungkapkan keterkaitan antara masyarakat dan pengelolaan sumberdaya alam lokal serta masalah kemiskinan, maka analisis yang dikembangkan adalah analisis dalam dan analisis luar. Analisis dalam lebih difokuskan untuk menjelaskan karakteristik dengan mengembangkan konsep yang sudah ada dalam suatu masyarakat (kearifan lokal), sedangkan analisis luar menganalisis hubungan antara aspek sosial dan aspek teknik secara interdisipliner. (Pattinama,2005) Baik analisis dalam maupun analisis luar dilakukan dengan observasi langsung pada aktivitas manusia dengan lingkungannya.

 

2.4. Proses Pengumpulan Data

Pengambilan data lapangan dilakukan secara sistemik melalui kuesioner (kuantitatif) dan wawancara menda-lam, in-depth interview (kualitatif). Selain itu riset ini disertai dengan diskusi kelompok fokus (Focus Group Discussion) dan pengamatan lapang untuk lebih mema-hami kondisi nyata yang terjadi. Sumber data ada dua yaitu data primer, diperoleh dari masyarakat dan pemerintah pada level kampung/desa hingga kabupaten. Data primer yang dikumpulkan meliputi indikator-indikator kemiskinan, penyebab kemiskinan, lingkaran kemiskinan dan pola konsumsi (makanan dan non-ma-kanan) penduduk miskin. Indikator-indikator kemiskin-an penting diketahui untuk memahami kemiskinan dari perspektif orang miskin itu sendiri. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang saling terkait dengan wilayah riset. Fokus penelitian ini adalah kelompok penduduk miskin. Kelompok sasaran ditentu-kan berdasarkan pengenalan akan kondisi lapang dan informasi awal yang telah diperoleh dari informan kunci (key informan). Mengingat keterbatasan dana, rentang kendali wilayah riset dan waktu serta tenaga, maka kelompok sasaran di Pulau Buru adalah masyarakat Kampung Waereman yang hidup terisolir di daerah pedalaman. Sedangkan di Jawa Barat dibatasi di Desa Wanasari, Kecamatan Surade, Sukabumi.

 

3. Analisis dan Interpretasi Data

3.1. Diskripsi Pulau Buru dan Surade

Luas Kabupaten Buru adalah 10.000 km² (Gambar 1) dengan jumlah penduduk terdaftar tahun 2007 sekitar 122.527 jiwa. Ada terdapat 10 kecamatan, ibukota Kabupaten Buru Utara, Namlea. Bupolo adalah nama pulau Buru menurur bahasa Buru. Penduduk asli disebut orang Bupolo. Tahun 2008 ini Pulau Buru dime-karkan dengan satu kabupaten baru yaitu Buru Selatan, ibukota-nya Namrole.

Pulau Buru memiliki garis pantai yang panjang dan topografi wilayah bergunung, akibatnya wilayah dataran hanya dijumpai di pesisir pantai. Transportasi darat belum memadai. Sebagian besar desa ditempuh dengan transportasi laut, sedangkan desa/kampung di pegu-nungan dijangkau melalui jalan kaki. Di tengah Pulau Buru terdapat Danau Rana seluas 75 Km2 dan Gunung Date. Air dalam danau berasal dari Gunung Date. Dua objek ini dinyatakan sakral (keramat) oleh orang Bupolo.

Diantara penduduk, dibedakan antara penduduk asli (autokton) mendiami wilayah pegunungan dan terisolir, jumlah mereka 9,8% (12.008). Penduduk pendatang (alokton) mendiami daerah pesisir pantai. Mereka ada-lah warga keturunan Cina dan Arab, ditambah dengan suku lainnya dari Nusantara. Sejarah perdagangan rempah dan Kayu Putih yang menghentar mereka ke pulau ini ratusan tahun yang lampau. Penduduk makin plural dengan hadirnya sekitar 10.000 tahanan politik G30S/PKI (1969-1979) setelah itu masuknya program transmigrasi. Mayoritas penduduk adalah petani-nelayan (pesisir pantai), sedangkan autokton di pegu-nungan berprofesi sebagai petani-berburu.

 

pulau-buru

Gambar 1. Pulau Buru, Provinsi Maluku.

 

Berbeda dengan Pulau Buru, maka Kecamatan Surade terletak di sebelah selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Luas wilayah Kabupaten Sukabumi 4.128 Km2, dengan jumlah penduduk 2.059.920 jiwa. Ada terdapat 47 kecamatan. Lokasi kajian di Kecamatan Surade menunjukkan bahwa 11 desa dalam kecamatan tersebut mempunyai karakteristik berbeda satu dengan yang lain, khususnya akses ke lokasi pasar dan ibukota kecamatan (Gambar 2). Jarak dari desa ke ibukota kecamatan bervariasi dari dua sampai dengan 30 kilometer. Alat angkutan ke desa pada umumnya menggunakan angkutan roda dua/sepeda motor (disebut ojek) atau jalan kaki.

Jumlah penduduk berkisar antara 3800 hingga 5000 jiwa per desa. Daerah ini memiliki sarana dan prasarana irigasi walaupun sebagian besar lahannya tadah hujan. Penduduk desa di Surade umumnya bertani dengan mengusahakan tanaman padi dan palawija serta beternak. Sapi dan kerbau masih diperlukan sebagai sumber tenaga pengolahan sawah. Selain itu ayam kampung dan kambing merupakan sumber gizi dan pendapatan rumah tangga.

Petani Surade menghadapi dua kendala besar untuk ternak sapi dan kerbau, yakni kekurangan pakan ternak pada musim kering dan penularan penyakit cacing hati pada ternak sapi dan kerbau di musim hujan. Kedua hal ini berakibat pada penurunan berat, tenaga membajak, kemampuan menyerap gizi makanan serta kemampuan sapi untuk melahirkan. Secara ekonomi, kerugian petani akibat penyakit cacing hati semakin besar dan bisa berdampak pada produktivitas usahatani yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan petani.

surade-jawa-barat

Gambar 2. Peta Kecamatan Surade, Sukabumi, Jawa Barat

 

3.2. Kemiskinan dan Kearifan Lokal di Pulau Buru

Perjalanan ke lokasi riset di Kampung Waereman hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki selama empat hari, tidak ada pilihan lain. Perjalanan melintasi gunung, sungai dan kampung. Oleh sebab itu diduga peneliti atau petugas statistik bisa menyimpulkan secara sepihak bahwa penduduk di wilayah ini dikategorikan miskin.

Guna menghindari penafsiran tunggal akan realitas sekaligus menekankan bahwa realitas itu adalah jamak, maka setiap individu penduduk miskin difasilitasi untuk membuat definisi miskin. Mengingat sebagian besar responden adalah buta aksara, maka peneliti lebih mengandalkan komunikasi lisan dan diskusi terbuka. Idealnya definisi miskin setiap responden ditulis pada sehelai kertas kemudian dibagikan kepada yang lain untuk didiskusikan bersama. Dari hasil diskusi maka definisi kemiskinan menurut penduduk miskin ternyata memiliki banyak sisi. Setiap orang membuat definisi khusus mengenai kemiskinan.

Pada akhir diskusi, ternyata ada banyak persamaan dan perbedaan persepsi mengenai apa yang disebut miskin oleh penduduk miskin di Pulau Buru. Dari sejumah indikator yang diungkapkan, ada 98% nyatakan keterisolasian wilayah yang menjebak mereka sebagai orang miskin, karena produksi pertanian, hasil meramu hutan dan berburu sangat sulit dipasarkan. Akibatnya ciri pertanian yang dipraktekan adalah subsisten. Jadi jalur transportasi darat menjadi tema utama diskusi. Pada tahun 1980-an pemerintah melancarkan program resetlement masyarakat terasing. Orang Bupolo dari pegunungan dimukimkan kembali di daerah pesisir pantai. Mereka diberi rumah dan jaminan hidup selama setahun. Setelah program selesai, orang Bupolo kembali lagi ke habitat awal. Dengan demikian indikator kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan perumahan tidak direspons secara serius. Kemudian indikator yang sebagian besar diungkapkan oleh responden adalah sulitnya akses ke pasar. Juga indikator buta aksara (=pendidikan) yang benar-benar mencirikan mereka sebagai orang miskin.

Orang Bupolo walaupun disebut orang miskin menurut cara pandang eksterior dan kriteria umum yang berlaku, namun disisi lain mereka memiliki nilai dan norma untuk melindungi hutan, sumber air, danau, gunung, tanaman tahunan (sagu, minyak kayu putih dan pohon lainnya) serta tanaman pangan. Hutan primer merupakan tempat tinggal roh nenek moyang yang memelihara kelangsungan manusia dan alam. Oleh karena itu, orang Bupolo melarang pengusaha eksploitasi hutan untuk beroperasi di hutan primer yang dinyatakan sakral, sedangkan hutan sekunder adalah tempat aktivitas pertanian.

Dapat dipahami bahwa orang Bupolo hidup terisolir dan menolak secara halus program resetlement adalah keputusan yang rasional untuk menjaga teritorial adat milik mereka. Untuk itu mereka membagi ruang pulau Buru atas tiga bagian. Pertama, kawasan yang dilindungi karena nilai kekeramatannya. Wilayah ini termasuk Gunung Date (kaku Date), Danau Rana (Rana Waekolo), dan tempat keramat di hutan primer (koin lalen). Kedua, kawasan yang diusahakan, meliputi pemukiman (humalolin dan fenalalen), kebun (hawa), hutan berburu atau meramu (neten emhalit dan mua lalen), hutan kayu putih (gelan lalen) dan tempat memancing (wae lalen). Ketiga, kawasan yang tidak diusahakan, meliputi bekas kebun (wasi lalen) dan padang alang-alang (mehet lalen).

Inti dari pada konsepsi dan pemahaman terhadap lingkungan dengan berbagai aturan adat dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat dan sekaligus mempertahankan nilai keberadaan dari satuan kawasan yang sudah merupakan suatu identitas yang harus dipertahankan. Namun, dalam perkembangan saat ini dengan hadirnya para penebang pohon yang memperoleh hak menebang atas izin negara (HPH), telah terjadi kemunduran kualitas lingkungan yang memberi dampak pada perubahan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Kuatnya ikatan orang Bupolo dengan suatu ruang adalah adanya cerita mitos yang sekaligus pula menjadi perekat diantara mereka, misalnya gunung dan air adalah dua kekuatan yang memberikan banyak inspirasi hidup bagi orang Bupolo untuk tetap bertahan pada wilayah pegunungan yang terisolir. Oleh sebab itu dalam keseharian, Gunung Date adalah tempat berdiam para leluhur. Jadi Gunung Date harus dijaga dengan tatanan adat yang kuat dari pengaruh orang luar, dengan memberlakukan larangan membawa orang luar mengunjungi dan melintasi Gunung Date.

Organisasi waktu menurut pemahaman orang Bupolo disesuaikan menurut phenomena alam dari dua jenis pohon: Kautefu (Pisonia umbellifera Fors&Soom) dan Emteda (Terminalia sp.). Untuk pohon yang pertama (kautefu), jika buahnya telah mengeluarkan cairan seperti lem, maka musim panas akan tiba atau sering disebut mena kautefupolo. Itu berarti kegiatan menebang pohon, membersihkan lahan dan membakar akan segera dilaksanakan. Pohon yang kedua (emteda) lebih banyak dipakai untuk menandai kegiatan mereka sepanjang tahun. Urutan pengamatan terhadap perubahan fisiologi tanaman Terminalia sp. dapat diikuti sebagai berikut: Emteda omon bato (daun berlobang, warna kuning) artinya musim panas terik : mulai menebang dan membersihkan lahan. Egroho (daun gugur) artinya musim panas : kegiatan membakar. Efut (tunas daun mulai muncul) artinya panas diselingi dengan gerimis : musim tanam diawali dengan upacara adat dan pada saat yang sama dilaksanakan perayaan perkawinan. Orang Bupolo selalu menanam kacang tanah (Arachis hypogaea) sebagai tanaman pertama, disekeliling kebun ditebar tanaman  feten (Setaria itallica), padi ladang (Oryza sativa) dan jagung (Zea mays). Efut ale adalah masa ketika daun mulai membesar dan bakal buah mulai keluar. Artinya musim panas dan gerimis pada sore hari. Pada musim ini kegiatan menyiang hanya dilakukan oleh kaum perempuan, sedangkan kaum lelaki mulai kegiatan penyulingan minyak kayu putih dan berburu rusa. Selwala hat (buah besar) artinya akhir dari musim hujan. Pada masa ini kegiatan orang Bupolo adalah mengumpulkan damar dan rotan sekaligus melakukan kegiatan berburu.

Kearifan lokal berikutnya adalah pengetahuan orang Bupolo mengorganisasikan makanan sesuai dengan aktivitas mereka yang berbeda yakni pada saat di dalam rumah dan di luar rumah.  Mereka mengusahakan tanaman sagu (Metroxylon sagu) sebagai makanan pokok dan mengkonsumsinya dalam bentuk papeda. Makin berkurang populasi rumpun sagu, karena hutan sagu sudah berubah fungsi menjadi tempat tawanan G30S/PKI masa itu dan lokasi transmigrasi. Populasi tanaman sagu jelas menjadi berkurang, akhirnya orang Bupolo memilih singkong (Manihot esculenta) yang kemudian diolah untuk menghasilkan tepung. Mereka juga mengkonsumsi protein hewani seperti daging babi, rusa dan kusu (Phalanger dendrolagus), selain itu ikan air tawar (mujair) dan morea (Anguilla marmorata). Orang Bupolo juga menanam padi ladang dan tanaman perkebunan seperti tanaman kelapa dan coklat.

Pada umumnya orang Bupolo makan tiga kali sehari: pagi jam 08.00–09.00, siang jam 13.00, dan malam jam 19.00. Menu sarapan pagi adalah minum kopi yang dicampur dengan siwi (Curcuma xanthorhiza) disebut kopi siwi, dengan makanan yang direbus dari singkong, ubi dan petatas, dilengkapi kacang rebus. Orang Bupolo ke kebun tanpa membawa bekal untuk makan siang, disana mereka hanya makan singkong dan ubi bakar. Jika aktivitas hanya di rumah, menu makan siang adalah sagu, singkong, umbian atau pisang rebus. Protein bersumber dari ikan mujair, daging hewan berburu dan morea (Anguilla marmorata). Ikan dan morea diperoleh di Danau Rana. Menu makan malam selalu sama dengan makan siang. Pada saat tertentu menu makan malam dilengkapi dengan daging babi hutan, kusu (Phalanger dendrolagus), rusa dan udang air tawar.

Untuk mendapatkan tepung sagu dari pohon sagu maka perlu dilakukan beberapa langkah yaitu sagu ditokok dengan menggunakan alat tradisional, setelah itu empulurnya dimasukkan dalam bak saringan yang ditapis dengan air. Kemudian air yang keluar dari bak penapisan akan masuk dalam bak penampungan tepung sagu. Setelah itu tepung basah bisa dikonsumsi menjadi papeda atau tepungnya dikeringkan untuk dibuat men-jadi sagu kering dengan cara membakar. Hal yang sama dilakukan untuk singkong. Selain konsumsi tanaman padi ladang, orang Bupolo juga mengkonsumsi tanaman sereal lain yang disebut feten (Setaria italica). Feten dan beras dikonsumsi hanya pada saat acara ritual adat.

Khusus di Maluku, kebijakan kemiskinan perlu memperhatikan kearifan lokal yakni budaya sasi. Sasi adalah seperangkat norma, adat dan aturan dan sanksi mengenai larangan pengambilan hasil tanaman/tumbuh-tumbuhan, ikan dan hewan buruan sebelum waktu yang telah disepakati/ditetapkan oleh pimpinan dan tokoh masyarakat bersama warga masyarakat (kewang dan gereja/mesjid). Tujuannya adalah konsevasi. Di Pulau Saparua misalnya, masih ditemukan 30 aturan sasi dan 17 jenis sanksi/denda (Pattiselano 2000). Secara umum dikenal dua jenis sasi: pertama, sasi pemerintahan desa (negeri). Sasi ini dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah desa, sehingga barang siapa yang melanggar sasi akan dikenakan sanksi oleh pemerintah desa. Sanksi yang dikenakan adalah denda dalam bentuk uang atau materi. Sasi jenis kedua disebut sasi gereja/mesjid. Sasi ini dikeluarkan dan diumumkan oleh pimpinan keagamaan. Berdasarkan pengakuan masyarakat desa, sasi gereja/mesjid lebih dipatuhi warga karena takut mendapatkan hukuman dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Hukuman itu dapat berupa sakit penyakit, mara bahaya atau kegagalan panen.

Terminologi sasi dikenal oleh masyarakat Maluku yang berasal dari Pulau Ambon-Lease dan Seram. Sedangkan masyarakat di Pulau Buru menyebutnya dengan istilah sihit (larangan) dan hanya dilakukan oleh pemangku adat dan tidak melibatkan institusi agama (khusus bagi orang Bupolo yang masih taat mempraktekan ritual adat). Yang menarik dapat disebutkan bahwa bagi orang Bupolo yang tinggal di pesisir pantai (Geba Masin) dan sudah memeluk agama, maka aturan sihit sudah dipraktekkan seperti yang berlaku dalam aturan sasi gereja/mesjid. Pada saat acara buka sasi, setiap warga desa bebas untuk memanen hasil tanaman, ikan dan binatang buruan. Sebaliknya, pada waktu sasi dinyatakan ditutup, maka setiap warga desa tidak diperbolehkan untuk mengambil hasil tanaman, ikan dan hewan buruan.

Jenis tanaman yang umumnya di-sasi adalah tanaman perkebunan, sedangkan hasil laut yang biasa di-sasi adalah ikan lompa dan teripang (khusus masyarakat Maluku di Pulau Haruku). Hewan buruan yang di-sasi antara lain babi, rusa dan kusu. Mengapa harus ada sasi dan sihit? Tujuan utama sasi dan sihit adalah melestarikan sumberdaya alam seperti tanaman, hasil laut dan binantang buruan dimana komoditas tersebut tergolong langka dan berharga. Selain itu, sasi atau sihit dipraktekan untuk mengontrol dan membatasi keserakahan manusia dalam mengekploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Akhir-akhir ini ada gejala penurunan praktek sasi hingga 25% (Pattiselano, 2000), karena berhadapan dengan nilai kapitalisme yakni desakan kebutuhan ekonomi yang makin cepat terutama pasca kerusuhan sosial di Maluku (1999-2003). Disisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa sasi masih penting guna menghindari penduduk dari kemiskinaan (preventing poverty) sumberdaya alam.

 

3.3. Kemiskinan dan Kearifan Lokal di Surade

Berbeda dengan di Pulau Buru, maka responden di Surade, Jawa Barat ini bisa baca dan tulis, sehingga definisi kemiskinan menurut mereka ditulis pada sehelai kertas kemudian dibagikan kepada yang lain untuk didiskusikan bersama. Dari sejumah indikator yang diungkapkan, sebagian besar nyatakan indikator kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian dan perumahan. Disamping itu juga ditekankan pada jenis pekerjaan utama dan pendapatan rumah tangga. Akses terhadap modal khususnya pendidikan, kesehatan serta produktifitas kerja juga ditemukan sebagai indikator yang saling berhubungan satu sama lain.

Berbeda dari kriteria umum, ada 17% yang menerjemahkan kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan fisik sekaligus biologis dan batin. Definisi ini datang dari penduduk miskin yang statusnya wanita sekaligus sebagai kepala rumah tangga (janda). Seorang janda menurut mereka, tidak hanya kesulitan dalam mencari nafkah karena pendidikan dan ketrampilan rendah tetapi juga kesulitan dalam memenihi kebutuhan biologis serta kebutuhan batin untuk berdiskusi dengan suami di dalam rumah tangga. Kondisi ini banyak tejadi dikalangan wanita kepala rumah tangga sekaligus pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan pokok anak-anak.

Kategori miskin yang banyak dikemukakan responden adalah tanah untuk rumah, pekarangan dan usaha pertanian. Dengan kata lain, penduduk yang memiliki lahan sempit atau gurem (<0.5 ha) sama sekali tidak memiliki tanah. Mereka adalah penduduk miskin karena tidak mampu memenuhi kesejahteraan keluarga (Sayogyo 1978). Ada 92% penduduk miskin menyatakan bahwa tanah sawah dan ladang merupakan kriteria utama. Tanah atau ladang masih dianggap harta terpenting karena menjadi jaminan sumber nafkah dan warisan bagi generasi berikutnya. Tanpa memiliki tanah maka tidak ada kepastian bagi seorang penduduk desa (petani) untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya.

Kategori kemiskinan berikutnya adalah tidak mempunyai pekerjaan tetap (uncertainty). Pekerjaan utama seorang penduduk miskin dapat ditemukan pada kegiatan usaha pertanian dan non pertanian. Pekerjaan yang tidak menentu berakibat pada lima indikator kemiskinan sumberdaya manusia (human capital) yang saling berkaitan satu dengan lainnya yakni ekonomi, sosial, pangan, kesehatan dan politik (Harriss, 1989). Keterkaitan kelima aspek tersebut yakni: secara ekonomi mereka merasa tidak memiliki apa-apa (having nothing). Secara sosial (termasuk pangan dan kesehatan) mereka tidak dianggap siapa-siapa yang tampak dari kondisi rumah panggung yang terbuat dari bambu, makanan tidak bergizi, dan tidak mempunyai biaya berobat jika sakit. Secara politik hak-haknya sebagai warga negara diabaikan dan cenderung disalahkan sebagai penyebab kegagalan pembangunan.

Data kuantitatif di lapangan mencatat pendapat responden yang beragam mengenai kategori kemiskinan yaitu 58% mengemukakan penduduk miskin adalah memiliki tingkat pendidikan rendah, 26% nyatakan tidak mempunyai ternak peliharaan dan 25% mengatakan sulitnya akses ke pasar.

Indikator kemiskinan dapat pula dilihat dari kemampuan dalam memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan anggota keluarga. Secara umum diperoleh gambaran bahwa penduduk miskin hanya makan dua kali dalam sehari. Makan pertama adalah makan pagi antara jam 7 dan 8. Makan kedua adalah makan sore (malam) pada jam 17.30. Siang hari mereka hanya minum air (masak atau mentah) dan singkong rebus atau pisang goreng. Saat makan malam, mereka mengkonsumsi nasi, ikan dan sayuran/lalapan kembali. Jumlahnya hampir sama dengan kebutuhan makan di pagi hari. Setelah makan sore (malam) mereka biasanya duduk-duduk di depan rumah berdiskusi dengan tetangga sambil merokok. Pukul 20.00 adalah waktu beristirahat (tidur). Konsumsi makan sore untuk anak-anak hanya berupa singkong rebus yang diberi bumbu gula merah. Kondisi kekurangan makanan pada musim paceklik tidak hanya dialami orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak-anak. Beras adalah makanan pokok. Pada musim panen penduduk miskin memperoleh beras dengan cara membagi hasil panen dengan pemilik lahan.

Pada musim panen, petani di desa-desa kecamatan Surade, Jawa Barat, memiliki pengetahuan lokal mengenai jerami padi sebagai pakan ternak sapi atau kerbau. Sebelum diberikan kepada sapi, jerami dipotong terlebih dahulu sekitar 20 cm atau lebih dari atas permukaan tanah, kemudian disisir, dibersihkan dan diangkut dengan alat pikul (sundung). Menurut petani, tujuan perlakuan terhadap jerami adalah membebaskan ternak dari penyakit yang mungkin ada di bagian batang bawah hingga akar tanaman. Berdasarkan hasil penelitian Balai Penelitian Veteriner (Balitvet) Bogor, ternyata bagian batang bawah jerami (setinggi air atau pematang sawah, <20 cm dari permukaan tanah) ternyata mengandung penyakit cacing hati (Fasciola gigantica) yang berbahaya dan menular bagi ternak sapi (Suhardono, Copeman and Roberts 1996). Sapi akan terhindar dari penyakit tersebut ketika petani memotong batang bawah jerami yang mengandung penyakit cacing hati sesuai prosedur yang tepat.

Pengetahuan lokal lain adalah memperlakukan kotoran sapi. Petani sengaja membangun kandang sapi di dekat atau di samping sawah dan rumah. Tujuan utama adalah menghemat waktu dan tenaga saat mengontrol dan merawat sapi. Disamping itu, kotoran sapi dapat dengan mudah dialirkan ke sawah sebagai pupuk organik. Berdasarkan hasil penelitian tim dari Balitvet Bogor, kotoran ternak yang terinfeksi penyakit cacing hati ternyata menjadi sumber penyebaran penyakit cacing hati ke semua wilayah sawah melalui siput (Lymnaea rubiginosa). Cara lain penanganan kotoran sapi adalah menghentikan mengalirkan kotoran sapi langsung ke sawah, dengan cara menggali lubang untuk menampungnya dan pada saatnya akan dibuat kompos. Jadi kotoran ternak dikomposkan terlebih dahulu sebelum dijadikan pupuk alamiah ke dalam sawah. Ternyata dalam proses pengomposan dengan suhu antara 40-500C sudah cukup membunuh bibit penyakit yang ada di dalam kotoran sapi. Petani memiliki kebiasaan memlihara ayam kampung di samping rumah sekaligus membiarkan ayam kampung mencari makan di kandang sapi.

Keeratan sosial merupakan bentuk kerjasama sosial untuk melakukan tindakan bersama guna mencapai tujuan yang diinginkan. Kerjasama ini dalam berbagai bentuk di pedesaan. Beberapa diantaranya dapat diidentifikasi: kerjasama membangun kantor desa, kerjasama merenovasi atau membangun rumah (rereongan), kerjasama mengolah tanah, menanam dan memanen hasil usahatani, kerjasama memperbaiki sarana jalan dan reciprocity dalam bentuk acara perayaan pesta.

Di Surade juga terdapat kebijakan keamanan pangan dengan mendirikan lumbung desa. Lembaga ini dibentuk oleh warga desa sendiri karena petani menyadari bahwa ada musim paceklik dimana persediaan beras sangat terbatas. Jika tidak ada persediaan beras maka banyak penduduk desa yang mengalami kelaparan. Untuk mengantisipasi kekurangan pangan maka setiap petani diwajibkan menyisihkan sekitar 5-10 kilogram hasil panen di lumbung desa. Setiap petani diberi kesempatan meminjam dari lumbung desa dengan tingkat bunga tertentu. Hal ini diperlukan agar ada dana pengelolaan lumbung. Dengan demikian, lumbung desa merupakan jaminan sosial (social insurance) bagi petani dari ancaman kelaparan.

 

3.4. Diskusi

Studi literatur dan observasi lapang menunjukkan bahwa konsep kemiskinan memiliki banyak sisi, misalnya sisi ekonomi, sosial (kesehatan, pendidikan), kultural, kelembagaan dan politik. Sisi-sisi kemiskinan itu lahir dari penggalian mendalam faktor-faktor penyebab kemiskinan. Misalnya, aspek ekonomi dari sisi kemiskinan adalah kekurangan pangan yang berakibat kelaparan. Kekurangan pangan dapat terjadi karena produksi rendah, teknologi yang tidak berkembang dan pendapatan rumah tangga yang pas-pasan dan tidak menentu.  Oleh karena itu tidak ada satu definisi kemiskinan yang tunggal dan berlaku mutlak untuk semua orang di semua tempat. Konsekwensinya, memahami kemiskinan memerlukan berbagai perspektif sudut pandang (multilenses). Kebijakan kemiskinan bersifat spesifik tanpa melepas keterkaitannya dengan berbagai faktor kemiskinan lain. Prioritas menanggulangi kemiskinan di Surade misalnya, adalah menyediakan beras murah karena daya beli yang lemah, menciptakan ketrampilan dan lapangan kerja, sedang prioritas penanggulangan penduduk miskin di Pulau Buru bukan mensuplai beras murah karena mereka tidak kekurangan makanan (walau program raskin juga diberlakukan di Maluku), tetapi memberdayakan sistem kelembagaan mereka dalam berhubungan dengan pihak luar (khususnya pedagang), menurunkan biaya hidup (waktu, tenaga dan uang) dengan membuka keterisolasian melalui perbaikan infrastruktur fisik, pendidikan dan kesehatan. Semua aspek yang diprioritaskan tidak bisa lepas dari motivasi penduduk miskin untuk berubah (kultural) sekaligus aspek politik pemerintah dan komitmen pelaku pembangunan lain untuk memberdayakan penduduk miskin.

Kearifan lokal sama sekali tidak bisa diperoleh melalui suatu pendidikan formal dan informal tetapi hanya bisa dipahami dari suatu pengalaman yang panjang melalui suatu pengamatan langsung. Kearifan lokal lahir dari learning by experience yang tetap dipertahankan dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.  Kegunaan utama kearifan lokal itu adalah menciptakan keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan sosial, budaya dan kelestarian sumberdaya alam.

Pada prinsipnya sebagai makhluk yang yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain (karena secara biologi memiliki akal dan fungsi otak untuk bisa berpikir), penduduk miskin masih diberi suatu insting yang diperoleh dari fungsi otak tersebut untuk dapat mengorganisasikan hidupnya. Walaupun mereka sendiri mengkategorikan diri mereka sebagai orang miskin, namun mereka memiliki kemampuan untuk bertahan dan melanjutkan hidup dan keturunannya. Mereka memiliki kemampuan memanfaatkan segala energi dari dalam diri (internal) maupun energi dari sumberdaya di sekitarnya (eksternal). Penduduk miskin telah menunjukkan keuletan dan kemampuan sendiri untuk menciptakan nafkah, memelihara sumberdaya alam dan tradisi lokal. Hal inilah yang melahirkan konsep kearifan lokal secara alami.

Dari sudut pandang kriteria kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah, penduduk miskin adalah orang pasrah dengan hidup yang demikian, walaupun pemerintah sendiri sangat sulit mendapatkan senjata pamungkas untuk bisa mengentaskan mereka dari belenggu kemiskinan. Ironisnya, apakah mendapat bantuan atau tidak dari pemerintah, mereka tetap hidup dan terus berkarya untuk memberikan kontribusi dalam program pembangunan yang dicanangkan pemerintah.

Dari berbagai faktor penyebab kemiskinan, maka jenis kemiskinan dapat dibedakan ke dalam empat kelompok: kemiskinan struktural, kemiskinan natural, kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Pengertian kemiskinan struktural merujuk pada situasi dimana fenomena kemiskinan disebabkan oleh struktur yang diciptakan (didesain) yang membelenggu masyarakat untuk maju secara keseluruhan. Kemiskinan natural menggambarkan fenomena kemiskinan sebagai akibat dari miskinnya sumberdaya alam yang menghidupi masyarakat. Kemiskinan absolut adalah ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar khususnya makanan untuk kebutuhan bertahan hidup sehari-hari. Adapun kemiskinan relatif merujuk pada situasi komparasi antara satu individu, kelompok atau masyarakat dengan individu, kelompok, atau masyarakat lainnya. Konsepsi tersebut membentuk suatu pemahaman tentang image realita kemiskinan dimana rumusan-rumusan kebijaksanaan dan langkah-langkah operasional didasari oleh image tersebut. Oleh karena itu, akan sangat bermanfaat apabila pembahasan tentang penanggulangan kemiskinan dimulai dengan mengkaji ulang pemahaman kemiskinan di atas, dan menarik pelajaran dari upaya tersebut untuk tujuan penanggulangan kemiskinan secara utuh dan sistemik. Dengan perkataan lain, ”penemuan” hakekat kemiskinan akan membantu dalam memberikan pencerahan dan pengayaan pandangan atau pemikiran, yang pada akhirnya relevan untuk menjadi masukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Misalnya, jenis kemiskinan di Surade berbeda dengan jenis kemiskinan di Pulau Buru. Namun jika diukur dengan nilai rupiah yang dihasilkan rumah tangga maka kedua komunitas tersebut tergolong miskin. Nilai penghasilan yang rendah membatasi mereka memiliki akses kepada standar kebutuhan dasar lain selain makanan, yakni kesehatan, pendidikan, kebebasan mengeluarkan pendapat dan akses terhadap sarana dan prasarana pembangunan.

Kedua komunitas penduduk Surade dan Buru mengusahakan lahan sempit. Petani Surade mengusahakan atau memiliki lahan sempit karena pertumbuhan penduduk yang disertai komersialisasi lahan yang berlangsung cepat dan pola pewarisan lahan yang cenderung menciptakan fragmentasi pemilikan dalam skala usaha lebih kecil. Orang Bupolo mengusahakan lahan sempit bukan karena tidak punya tanah. Mereka memiliki tanah yang luas dengan sumberdaya alam yang kaya.  Mereka tergolong miskin karena pola pertanian berpindah, subsisten, keterbatasan akses terhadap teknologi, terbatasnya jumlah tenaga kerja, pertumbuhan penduduk yang relatif stabil dan komersialisasi usahatani yang masih lambat. Akhirnya, nilai rupiah yang mereka terima (pendapatan rumah tangga yang diukur dengan uang) masih rendah.

Mempelajari kemiskinan adalah mempelajari suatu permasalahan yang sebenarnya dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai masalah nyata hal ini sangat berbeda dengan pertanyaan disiplin yang umumnya bersifat abstrak. Apabila suatu pertanyaan disiplin ditunda pemecahannya, dampaknya tidak begitu berarti terhadap kehidupan individu yang memiliki masalah tersebut. Apabila permasalahan nyata seperti kelaparan tertunda pemecahannya, maka kematian akan mengancam individu yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan lebih dari sekedar bersifat bagaimana menghasilkan pengetahuan positif atau normatif, tetapi juga menggunakan pengetahuan tersebut untuk menghasilkan resep (prescription) dan tindakan (action) untuk melaksanakannya. Mutu resep yang dihasilkan ditentukan oleh pengetahuan positif, normatif, dan pengetahuan interaktif dari keduanya, yang dimiliki oleh pengambil keputusan. Adapun kualitas pelaksanaannya, selain ditentukan oleh mutu resep, adalah ditentukan juga oleh keahlian, keterampilan, ketekunan, ketabahan, keteguhan, dan sifat positif lainnya yang dimiliki oleh pelaksana dari resep tersebut.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan didasari atas persepsi tentang faktor-faktor penyebab dan dimensi kemiskinan itu sendiri. Jika penyebabnya ada didalam diri individu atau kelompok miskin, misalnya aspek budaya tidak mau bekerja keras, maka kebijakannya adalah memotivasi mereka bekerja keras agar dapat mandiri. Dalam hal ini pemerintah tidak mengintervensi pasar tetapi membiarkan sistem pasar bebas berlangsung apa adanya. Penduduk miskin itu sendirilah yang harus menyelesaikan sendiri masalah kemiskinannya. Memberikan bantuan material hanya mengakibatkan ketergantungan terus menerus sehingga tidak akan pernah mandiri. Kebijakan neo-liberalisme telah menganut paham ini. Hasil observasi lapang menunjukkan bahwa orang Bupolo tidak memiliki posisi tawar menawar (bargaining position) dalam pemasaran produksi mereka kepada pedagang Cina, Arab dan Buton. Demikian halnya dengan petani Surade yang sepenuhnya tergantung dari harga yang ditentukan oleh tengkulak dan pedagang yang masuk ke desa.  Artinya, penduduk miskin tidak mampu berhadapan dengan kekuatan pasar bebas, walaupun masih berada di tingkat lokal. Jika hal ini dibiarkan terus menerus maka penduduk miskin (demikian pula penduduk asli) akan menjadi penduduk miskin di daerahnya sendiri.

Image kemiskinan sebagai kemiskinan natural melandasi judgement bahwa kemiskinan itu sebagai sesuatu yang alami. Oleh karena itu adalah sùdah bersifat alamiah apabila suatu daerah miskin sumber daya maka penduduknya juga miskin, atau seorang individu yang tidak mampu bekerja karena kondisi fisiknya tidak mengijinkan, maka individu tersebut miskin. Ini ibarat orang yang sudah dianggap sewajar-nya tenggelam hanya karena perahunya pecah dan ia tidak dapat berenang. Pandangan simplistik ini lebih dominan dalam mendasari pola pembangunan selama ini seperti tercermin dalam keputusan-keputusan yang dibuat, misalnya, untuk meningkatkan produksi padi dalam rangka mencapai swasembada maka tingkatkan-lah luas areal, intensitas tanam dan jaringan irigasi. Secara material hubungan antara luas areal, intensitas tanam dan irigasi dengan prodùksi padi adalah sangat jelas. Peningkatan unsur-unsur tersebut tidak otomatis akan meningkatkan produksi padi. Peningkatan produk-si padi sangat tergantung pada keputusan apakah petani mau menanam padi dan memanfaatkan input tersebut.

 

Produksi padi memang meningkat melalui penggunaan benih unggul dan pupuk kimiawi. Namun dalam jangka panjang, pengabaian terhadap kerarifan lokal berakibat buruk pada kelestarian lingkungan alam padi sawah dan genetiknya. Penduduk desa di Surade Jawa Barat menyatakan bahwa benih-benih lokal yang memiliki ketahanan terhadap hama penyakit telah lama lenyap digantikan oleh benih unggul. Petani menjadi tergantung kepada pembelian benih unggul setiap musimnya. Disamping itu penggunaan pupuk kimiawi tidak hanya meningkatkan biaya produksi yang cenderung naik tetapi juga mengakibatkan struktur tanah yang makin keras, kelelahan tanah (soil depletion) dan efek sampingnya terhadap lingkungan dan kesehatan. Pada akhirnya, peningkatan produksi tanpa adanya jaminan harga yang wajar selalu merugikan usahatani petani.

Orang Bupolo di pedalaman pulau Buru merupakan masyarakat peladang, berpindah, terisolir dan sepenuhnya tergantung dari alam. Alam merupakan laboratorium kehidupan mereka di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Dari pola ladang yang ditanduskan (long fallow cultivation), tampak bahwa mereka memiliki kearifan dalam mengelola sumber daya alam sebagai sumber makanan bagi kehidupan keluarga.

Pola makan orang Bupolo menggambarkan bahwa mereka relatif tidak kekurangan bahan makanan. Bahkan jenis makanan yang dikonsumsi mengandung karbohidrat yang tinggi (sagu), protein (daging buruan dan ikan) serta vitamin (sayuran). Jika ukuran kemiskinan dipakai berdasarkan kemampuan memenuhi konsumsi makanan keluarga, maka orang Bupolo bukanlah orang miskin dalam kategori BPS. Itu berarti bahwa konsep kemiskinan masih belum terlambat untuk ditinjau kembali. Khususnya mau dikemukakan disini bahwa kemiskinan penduduk di Pulau Buru seolah-olah merasa terisolir sendiri karena mekanisme, sistem, dan kebijakan pemerintah regional dan nasional yang pada gilirannya membuat mereka terbelenggu dalam keterisolasiannya. Kenyataan di lapangan membuktikan baik penduduk autokton maupun alokton adalah masyarakat yang tidak terisolir, karena mereka selalu berhubungan dengan orang luar karena perdagangan. Misalnya secara rutin mereka bisa berkomunikasi dengan pedagang antar pulau dan para pendatang lainnya yang secara bebas datang menggunakan transportasi laut. Harus dipahami bahwa karakteristik inilah yang dimiliki oleh orang pulau di manapun bahkan orang pulau adalah orang yang selalu ramah dan gembira dengan hadirnya para pendatang dalam arti bahwa mereka akan bersuka ria jika ada kapal besar, sedang, kecil yang membuang sauhnya di pesisir pantai mereka. Dengan spontan semua masyarakat pulau akan keluar rumah untuk menyambutnya. Namun hal penting yang perlu diperhatikan dalam interaksi tersebut adalah sejauhmana masyarakat asli memperoleh manfaat sosial, budaya dan terlebih ekonomi. Hal ini memerlukan sudut pandang sendiri. Kebutuhan masyarakat Bupolo didasarkan akan nilai kepercayaan (trust) dan kejujuran barangkali jauh lebih penting daripada nilai uang hasil perdagangan dengan orang Buton, keturunan Arab dan Cina. Sebaliknya, nilai uang barangkali menjadi faktor yang memotivasi pedagang untuk berinteraksi dengan masyarakat Bupolo. Terlepas dari penilaian subyektif tentang nilai ekonomi, keadilan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan memang menjadi konsep yang penting dipertimbangkan dalam pembangunan manusia.

Penduduk miskin tidak mampu bersaing dengan pedagang maka kebijakan neo-liberalisme itu tidak tepat diteapkan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Di Indonesia, kebijakan memberikan bantuan material dan uang sudah biasa dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini telah lama dianut oleh paham konservatisme. Alasannya karena penduduk miskin sama sekali tidak berdaya menghadapi kekuatan pasar bebas. Pemerintah perlu memberikan bantuan agar mereka mampu bertahan, tetapi tidak melakukan intervensi terhadap sistem dan struktur pasar bebas di dalam negeri.

 

Memang benar, pola bantuan yang diterapkan pemerintah selama ini melalui badan pemerintah tidak hanya menciptakan ketergantungan penerima bantuan kepada pemerintah tetapi juga menciptakan peluang korupsi dan biaya transaksi lainnya. Bantuan kredit usahatani meluap ditengah jalan dan sangat rendah tingkat pengembaliannya, bantuan peralatan dan material (traktor, perahu dan ternak) banyak yang tidak berkelanjutan dan bantuan uang dan beras murah banyak yang bias. Pola bantuan tersebut belum berhasil memberdayakan petani (mandiri), sebaliknya justru telah menciptakan persepsi petani bahwa pembangunan identik dengan pemberian bantuan. Jadi, baik kebijakan neo-liberalis maupun konservatif belum berhasil mengentaskan penduduk miskin. Salah satu pandangan yang mencari jalan tengah diantara keduanya adalah kebijakan demokrasi sosial. Penduduk miskin memang tidak mampu menghadapi pasar bebas karena mereka tidak memiliki daya tawar menawar. Oleh karena itu mereka perlu mendapat bantuan dan subsidi pemerintah.  Dalam waktu yang sama, pemerintah tidak cukup hanya memberdayakan penduduk miskin melalui bantuan, tetapi juga turut aktif mengontrol dan mengintervensi pasar bebas dalam batas tertentu. Pemberdayaan dalam arti utuh memerlukan sentuhan sistematika dan menyeluruh, tidak hanya memberi bantuan material tetapi juga pengetahuan dan ketrampilan. Tidak hanya memperbaiki teknologi produksi, tetapi juga memperbaiki pengolahan dan mutu produk hingga melindungi pasarnya. Tidak masuk akal jika hanya membantu penduduk miskin menghasilkan produksi lalu membiarkan mereka sendiri mencari pasarnya di dalam dan di luar negeri. Pada tahap awal pemerintah perlu berperan dalam mendampingi hingga mampu berdiri sendiri. Kebijakan demokrasi sosial ini tampaknya lebih tepat diterapkan di Indonesia, termasuk di Surade dan Buru, tetapi memerlukan komitmen pemerintah, pelaku pembangunan dan pelaku perdagangan di daerah yang memihak pada pemberdayaan penduduk miskin. Jika tidak ada intervensi pasar guna melindungi penduduk miskin, maka para kapitalis akan tetap “menelan” mereka yang miskin tanpa pernah keluar dari lingkaran kemiskinannya. Upah rendah akan tetap berlaku dan pengangguran tak pernah terselesaikan. Akibatnya, kesenjangan antara kaya dan miskin makin besar dan hal ini merupakah benih konflik laten (latent conflict) yang berpotensi menimbulkan konflik sosial yang nyata (manifest conflict).

 

3. Kesimpulan

Kemiskinan memiliki banyak sisi (multifacet). Oleh karena itu penting melihatnya dari beragam sudut pandang (multilenses). Kemiskinan penting didefinisikan menurut beragam konsep yang ditemukan dalam penelitian terdahulu, studi literatur maupun konsep yang didefinisikan oleh kelompok penduduk miskin itu sendiri. Sinergi definisi dari penduduk miskin dan kelompok luar (pemerintah, lembaga riset dan swasta/bisnis) akan melahirkan definisi yang lebih spesifik untuk masyarakat tertentu di lokasi tertentu, sekaligus holistik, sistemik dan dinamis. Misalnya, indikator kemiskinan di Surade, Jawa Barat meliputi kekurangan pangan, kondisi rumah yang sangat sederhana, pakaian setahun sekali, tidak memiliki tanah, tidak memiliki akses ke pendidikan dan kesehatan. Dikalangan masyarakat di Pulau Buru, indikator kemiskinan  meliputi pola lahan berpindah yang masih subsisten, keterbatasan akses terhadap permodalan dan perbaikan teknologi pertanian, serta isolasi dalam arti mahalnya biaya transportasi (waktu dan tenaga). Kedua komunitas mengandalkan tenaga kerja sendiri dan keluarga, produksi terbatas di lahan sempit serta lemah dalam tawar-menawar dengan pedagang. Akibatnya mereka juga sama-sama berpenghasilan rendah sehingga tidak memiliki akses kepada pendidikan dan kesehatan. Sekali definisi dibuat maka diperlukan komitmen dan upaya berkelanjutan untuk melakukannya, sebab kemiskinan hanya dapat diatasi dengan belajar dari tindakan nyata (learning by doing) bukan sekedar mengumpulkan datanya dan membicarakannya (learning by talking).

 

Ucapan Terima Kasih

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Selo Soemardjan Research Center (SSRC) FISIP-UI yang telah mendanai penelitian ini dan memberikan apresiasi melalui Selo Soemardjan Award tahun 2005.. Penulis secara khusus menyampaikan pula penghargaan yang sama kepada kolega Dr.Ir.Wardis Girsang,MSi yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data di Surade, Jawa Barat.

 

Daftar Acuan

Alcock, P. 1997. Understanding poverty. London: Macmillan Press.

Biro Pusat Statistik, 2006. Berita Resmi Statistik. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2006. No.47/IX/1 September 2006.

———–, 2007. Berita Resmi Statistik. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007. No.38/07/Th. X. 2 Juli 2007.

Carney. 1998. Sustainable livelihood strategies. London: International Institute for Environment and Development.

Chambers, R. 1983. Rural development: putting the last first. UK: Longman-Harlow.

Clayton, B.D., David.D., and D. Olivier. 2000. Rural planning in the developing world with a special focus on natural resources: Lessons learned and potential contributions to sustainable livelihoods. London: International Institute for Environment and Development, and Department for International Development.

Girsang Wardis, 2005. “Participatory learning in extension for Fasciolosis Control Strategies in Indonesia.” Pp. 295 in School of Natural and Rural Systems Management. Brisbane, Australia: University of Queensland.

Harriss, J. 1989. “Urban poverty and urban poverty alleviation.” Urban poverty and urban poverty alleviation.

Harris-White, B. 2005. “Destitution and poverty of its politics-with special reference to South Asia.” World Development 33:881-891.

Pattinama, M.J. 2005. “Les Geba Bupolo et leur milieu, Population de l’île de Buru, Moluques, Indonésie. Liwit lalen hafak lalen snafat lahin butemen ” Vannerie virile, sarong féminin et émulsion qui flue “. Thèse de Doctorat de l’école doctorale du Muséum National d’Histoire Naturelle.” Pp. 354. Paris:

Pattiselano, A.E. 2000. “Analisis sikap dan perilaku terhadap sasi pada masyarakat pulau Saparua kabupaten Maluku Tengah.” Pp. 151 in Program Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Sayogyo. 1978. “Lapisan yang paling lemah di pedesaan Jawa.” Prisma 4.

Soerjani, M. 2005. “Krisis Kearifan Kita.” Pp. 4 in Kompas. Jakarta.

Suhardianto, H. 1999. “Jawa Barat: Desa Adat.” in Pemberdayaan ekonomi rakyat, Laporan kaji tindak program IDT, edited by Mubyarto. Yogyakarta: Aditya Media.

Suhardono, D.B. Copeman, and J.A. Roberts. 1996a. “Biological control of Fasciola gigantica with Echinostoma revolutum.” Draft of a paper being prepare for publication from AS1/9123.

Tjondronegoro, S.M.P, I Soejono, and J. Hardjono. 1996. Indonesia. In: Quilibria, M.G.(Editor) Rural poverty in developing Asia. Part 2: Indonesia, Republic of Korea, Philippines and Thailand. Manila: Asian Development Bank.

van Oostenbrugge, J.A.E, W.L.T van Densen, and M.A.M. Machiels. 2004. “How the uncertain outcomes assosiated with aquatic and land resource use affect livelihood strategies in coastal communities in the Central Moluccas, Indonesia.” Agricultural Systems 82:57-91.

 

 

One comment on “PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN KEARIFAN LOKAL

  1. falen sitaniapessy on said:

    slmt pagi pak, tulisan bapak sangat menginspirasi saya dan juga memberi informasi tambahan bagi saya mengenai kehidupan masyarakat pulau buru. namun ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada bapak mengenai keadaan ekonomi masyarakat pulau buru. yaitu apakah sistem berburu dan ladang berpindah masyarakat pulau buru hanya untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan masyarakatnya saja ? apakah sistem tersebut tidak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat? jika untuk memenuhi kebutuhan ekonomi? dengan cara apa masyarakat pulau buru memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. demikian pertanyaan dari saya, apabila ada kata yang tidak berkenan di hati bapak saya minta maaf.
    falen sitaniapessy
    2014-81-025

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>