POTRET PEREMPUAN BURU DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN EKSPLOITASI HUTAN DI PULAU BURU, MALUKU

pulau-buru

oleh :

Marcus J. PATTINAMA

 Paper disampaikan pada Forum: PIRAC (PUBLIC INTEREST RESEARCH AND ADVOCACY CENTER) Untuk Memperoleh: PHILANTHROPY RESEARCH AWARD III,  Tahun 2007

 

 

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pulau Buru tersusun dalam gugusan pulau-pulau yang membentuk Kepulauan Maluku (Moluccas Archipelago). Jika bicara kepulauan Maluku, maka didalamnya ada dua Provinsi: Maluku dan Maluku Utara, dimana yang terakhir disebutkan telah terpisah secara administratif dan dimekarkan menjadi provinsi baru pada tahun 1999. Pulau Buru (seluas + 10.000 km²) dalam Provinsi Maluku dikelompokkan sebagai pulau kecil[1]. Salah satu ciri pulau kecil di Maluku dan bahkan pada umumnya dijumpai dimana-mana adalah memiliki garis pantai yang panjang dengan wilayah dataran yang sempit serta didominasi bentuk topografi pegunungan.

Dalam catatan botani dunia, ditemukan bahwa tanaman kayu putih (Melaleuca leucadendron L, Myrtaceae) adalah tanaman asli Pulau Buru. Tahun 1925, kolonial Belanda membawa spesies ini sebagai tanaman penghijauan di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Daun tanaman ini bila diekstraksi dan disuling, akan menghasilkan minyak kayu putih. Oleh sebab itu, Pulau Buru dikenal sebagai pulau minyak kayu putih. Pada masa kejayaan perdagangan rempah-rempah, penduduk pulau ini telah bersinggungan dengan bangsa Eropa, sehingga Belanda menamakan suatu tempat di Pulau ini dengan sebutan Kayeli (Kayoe poetih olie).

Cerita Kayeli semakin populer dan dikenal secara luas setelah Pemerintah rezim Orde Baru menetapkan wilayah Kayeli (Buru Utara Timur) atau yang disebut dengan dataran Waeyapo sebagai tempat konsentrasi tahanan politik (Tapol) G30S/PKI (1969-1979). Waeyapo adalah nama sungai di Kayeli. Di tempat ini, rezim Orde Baru menawan para tokoh terkemuka diantaranya yang sangat tersohor adalah penulis Pramoerdya Ananta Toer. Dari goresan penanya, banyak cerita tentang Buru dikisahkan baik yang menceritakan cerita pilu dan tragis tentang kehidupan para tahanan politik maupun cerita Pulau Buru dan masyarakatnya. Informasi tentang masyarakat Buru yang dilaporkan beliau sangat tendensius akibat dari kurang eratnya relasi sosial yang terbangun pada masa itu akibat pengamanan yang ketat.

Harus diakui bahwa Pulau Buru menyimpan kisah yang sangat tidak manusiawi yang dialami para Tapol. Kawasan penahanan mereka untuk pertama kali disebut Tefaat (Tempat Pemanfaatan) hingga pada akhirnya dinamakan Inrehab (Instalasi Rehabilitasi). Untuk itu masyarakat internasional lebih mengenal Pulau Buru sebagai « le goulag des mers du sud (bahasa Perancis) »: goulag[2] di laut selatan.

Sangat ironis sekali bahwa penduduk asli (autokton) juga ikut tertawan akibat diterapkannya sistem pengamanan yang berlapis. Pemerintah Orde Baru memutuskan dataran Waeyapo sebagai tempat tawanan para Tapol bukanlah suatu daerah yang kosong, gersang dan tidak bepetuanan. Daerah itu selanjutnya diklaim oleh rezim sebagai milik negara. Padahal tempat itu adalah gudang makanan bagi autokton Pulau Buru (Orang Bupolo), karena disitu adalah habitat tanaman sagu (Metroxylon sagu, Arecaceae). Sagu adalah makanan pokok orang Bupolo. Ekologi kawasan tersebut secara drastis berubah menjadi areal persawahan untuk tanaman padi lahan basah (wet rice land) hingga saat ini.

Ide membuat sawah pasti muncul dari para Tapol karena mayoritas orang Jawa dimana mereka tidak mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokok. Sejarah mencatat bahwa dari Pulau Buru penguasa Orde Baru, periode itu secara nyata mendapat dukungan dana pembangunan dari Bank Dunia (baca: Amerika Serikat), memperoleh ide untuk melancarkan program transmigrasi masal di seluruh nusantara. Karena mudah mengklaim tanah masyarakat sebagai tanah milik negara untuk program transmigrasi, maka cara ini merambah ke wilayah lain di Indonesia dan ide ini pun mendapat rekomendasi ilmiah dari para pakar Indonesia yang berasal dari universitas terkenal di negeri ini. Orang Bupolo benar-benar kehilangan hak milik mereka. Akibatnya areal tanaman sagu makin berkurang dan memaksa mereka harus meramu hutan dalam jarak yang semakin jauh.

Ketika Orang Bupolo kembali meramu hutan, pada saat yang sama pun militer memanfaatkan para Tapol untuk menebang pohon guna dijadikan bahan bangunan dan meubel. Kemudian militer berkolaborasi dengan pedagang antar pulau untuk menjual kayu. Dari kegiatan ini, akhirnya Orde Baru menetapkan ide untuk eksploitasi hutan secara besar-besaran dengan pemberian izin resmi dari negara dalam bentuk HPH (Hak Pengusahaan Hutan) kepada pengusaha.

Kehadiran HPH sebagai sosok ekonomi modern di tengah hutan belantara Pulau Buru memberikan dampak besar kepada autokton yang masih hidup nomaden. Ciri kehidupan terasing (baca: sederhana) dan terisolir pada daerah pegunungan serta merta diperhadapkan dengan pilihan antara menunggu atau menjaga daerah sakral yaitu tempat bersemayam nenek moyang mereka dengan hak membabat hutan yang sudah resmi diberikan negara kepada pengusaha HPH. Posisi autokton sangat jelas menjadi lemah dan inferior baik dihadapan hukum negara maupun pelaku ekonomi modern. Yang terjadi adalah kompetisi disekuilibrium. Akibatnya dinamika kehidupan autokton menjadi terganggu. Pengusaha HPH bisa memasang papan pengumuman di dalam areal hutan belantara hanya untuk melarang autokton masuk melakukan kegiatan berburu dan meramu hutan.

Kenyataan yang sekarang terjadi adalah kebijakan negara mengakibatkan adanya kelompok masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan (poverty trap): deprivasi (social deprivation), isolasi, ketidakberdayaan dan ketiadaan akses kepada sumberdaya alam, sarana dan prasarana sosial ekonomi dan kesenjangan, serta semakin tinggi potensi konflik internal diantara kelompok kekerabatan/clan. Itu berarti autokton semakin jauh dari konsep memanusiakan manusia.

Kelompok yang sangat merasakan belenggu kemiskinan adalah kaum perempuan, seperti: keterbelakangan, pendidikan rendah, kekurangan gizi dan resiko kematian. Walaupun demikian kaum perempuan harus bertahan hidup dan menjalankan kodrat alami untuk melanjutkan generasi. Bagi autokton Pulau Buru, peranan perempuan sangat penting sebagai pilar baik untuk kelompok kekerabatan maupun keluarga inti/batih.

I.2. Tujuan Khusus

Studi kasus di Pulau Buru mencoba menyajikan bagaimana ketahanan masyarakat asli Buru (Orang Bupolo) bereaksi untuk mengepung berbagai pengaruh luar, dimulai dengan penempatan kurang lebih 10.000 tahanan politik G30S/PKI. Kemudian dilanjutkan dengan hadirnya para transmigran dari Pulau Jawa. Kehadiran kedua kelompok ini di dataran Waeyapo telah menghilangkan ekologi hutan sagu, komoditi yang berperan sebagai sumber makanan pokok. Masalah berikut adalah eksploitasi hutan oleh perusahaan HPH yang datang sebagai perusak lingkungan. Akhirnya daya tarik komoditas kayu putih (Melaleuca leucadendron L) juga menghadirkan orang luar ke Pulau Buru.

Kesemua peristiwa ini adalah suatu realita yang harus dihadapi oleh orang Bupolo dimana akan memberikan dampak baru dalam hubungan intern diantara mereka. Artinya akan berpengaruh pada penguasaan sumberdaya alam karena kepemilikannya dikuasai berdasarkan hukum adat oleh kelompok kekerabatan. Dapat dikatakan bahwa ada ditemui kelompok kekerabatan yang hak ulayatnya menjadi sempit atau berkurang.

Dari diskripsi permasalahan sosial di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan : (1)Untuk menggali dan memahami ketahanan kaum perempuan Buru baik dalam relasi sosial internal maupun relasi eksternal yang terjalin. (2)Untuk memahami relasi eksternal, maka bagaimana tanggung jawab sosial dari perusahaan eksploitasi hutan Pulau Buru bisa dengan adil memberikan share kepada autokton jika dibandingkan dengan aktivitas eksploitasi yang membawa keuntungan relatif tidak kecil.

Sejauh ini diperkirakan bahwa program pemberdayaan perempuan belum diprogramkan oleh pemegang HPH atau bisa saja terjadi Pemerintah Kabupaten Buru sendiri yang belum memiliki keberpihakan kepada keum perempuan.

I.3. Urgensi

Penelitian multidisiplin saat ini sangat diperlukan untuk memecahkan permasalahan lingkungan yang banyak bersinggungan dengan persoalan kemasyarakatan. Salah satu persoalan yang belum tuntas ditangani hingga saat ini adalah masalah deprivasi masyarakat asli tradisional. Mereka secara nyata tidak mampu berkompetisi dengan pelaku ekonomi modern yang serta-merta membuat instabilitas kehidupan autokton. Simpul dari masalah sosial adalah masalah kemiskinan dan masalah ketahanan pangan. Kedua masalah ini akan sangat mempengaruhi pola pengelolaan lingkungan kemayarakatan.

Dalam tatanan masyarakat tradisional, pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan sudah sangat jelas dan dipilah menurut bobot pekerjaan yang dikerjakan. Berdasarkan konsep rumah, perempuan diberi wewenang menangani bagian internal. Ruang dapur dengan segala ornamen pendukung adalah simbol perempuan dan letaknya pada posisi belakang. Sedangkan kewenangan eksternal adalah tugas laki-laki. Ruang kamar tidur, ruang tamu dan teras adalah bagian yang dikuasai laki-laki sebagai simbol untuk mempertahankan pengaruh luar yang masuk karena umumnya bagian ruang ini menempati posisi depan. Laki-laki yang memutuskan bisa tidaknya seorang tamu diterima. Walaupun perempuan hanya diberi wewenang pada satu bagian ruang saja, namun beban tugas kebersihan ruang belakang hingga depan adalah tanggung jawabnya, disamping tanggung jawab mengurus anak. Dengan demikian beban tugas kaum perempuan secara kuantitas dan kualitas lebih besar dari kaum laki-laki.

Penelitian akan dilakukan untuk mendata alokasi waktu yang dicurahkan oleh kaum perempuan Bupolo. Mereka juga terkungkung dengan mitos bahwa perempuan harus kembali ke dapur. Posisi mereka sangat tidak diperhitungkan dan berada pada pihak yang harus mengalah. Jika benar waktu yang dicurahkan perempuan lebih banyak, maka sebenarnya peranan kaum perempuan harus diberi apresiasi yang sewajarnya. Dalam sistem adat, perempuan Buru adalah pembawa harta dalam pertukaran antar kelompok kekerabatan atau apa yang disebut kewajiban matrimonial.

Pengalaman membuktikan bahwa sepanjang perusahaan HPH beroperasi di Pulau Buru, maka tanggung jawab sosial yang diberikan hanya terbatas dengan memberikan material konsumtif pada setiap kampung, seperti: pembagian televisi, motor lampu kapasitas 3 – 5 kg, dan parabola. Penelitian ini akan mendata jumlah dan kualitas barang yang diberikan perusahaan HPH kepada masyarakat begitu pula perhitungan akan dilakukan terhadap jumlah kapasitas pohon yang harus ditebang setiap tahunnya dibandingkan dengan share yang seyogyanya diberikan kepada masyarakat. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa perusahaan HPH tidak pernah berfikir untuk berpartisipasi aktif dalam program memberdayakan masyarakat lebih utama lagi memberdayakan kaum perempuan Buru. Disisi lain, penelitian ini perlu juga mengemukakan alasan rasional dari perusahaan HPH untuk tetap mempertahankan praktek dimaksud. Bagi pengusaha HPH, mungkin dengan membagi material konsumtif sudah merupakan tanda kepedulian kepada masyarakat tanpa memperhitungkan kualitasnya dan urgensi jangka panjang. Tanggung jawab pemberdayaan masyarakat adalah tanggung jawab aparat birokrat pemerintah, karena share yang relatif besar sudah didistribusikan kepada pemerintah.

II. STUDI PUSTAKA

 II.1. Gambaran Umum Wilayah

Pulau Buru mempunyai luas sekitar 10.000 km², dengan jumlah penduduk sekitar 132.471 jiwa (Statistik tahun 2004). Dari jumlah itu dijumpai hanya sekitar 10% adalah populasi masyarakat asli (orang Bupolo). Sebelum era reformasi pulau Buru terdiri atas tiga kecamatan dibawah administrasi kabupaten Maluku Tengah. Di era reformasi pulau Buru menjadi sebuah kabupaten Buru dengan 10 kecamatan.

Jika menyusuri pantai utara atau selatan Pulau Buru, ada kesan pulau ini sangat gersang dan didominasi susunan batuan atau karang. Di bagian Utara, terdapat tanaman kayu putih (Melaleuca leucadendron, Myrtaceae), sedangkan di bagian sebelah dalam (pusat) terdapat kawasan hutan primer dan sekunder yang luas. Kondisi ini menjadi daya tarik bagi pengusaha hutan khususnya pemegang HPH untuk melakukan operasi penebangan pohon, misalnya Shorea sp., Eucalyptosis sp., Castanopsis buruana, Agathis dammara.(Fakultas Pertanian Unpatti, 1993)

Tahun 1969, Pemerintah Indonesia menetapkan pulaui ini khususnya di dataran Waeyapo sebagai kamp konsentrasi tahanan politik G30S/PKI.  Tahun 1979, ditetapkan pula sebagai lokasi transmigrasi nasional. Akibatnya, dataran Waeyapo yang sebelumnya daerah berawa yang didominasi oleh vegetasi sagu,  berubah menjadi ekologi dataran yang kering. Kasus yang sama sebelumnya telah terjadi di daerah transmigrasi Gemba (Gerakan Masyarakat Baru), Kairatu, di pulau Seram Barat tahun 1954.

Sejak zaman kolonial hingga kini masyarakat asli Pulau Buru (Geba Bupolo) disebut sebagai suku terasing, pemalas atau alifuru yakni masyarakat terisolir yang tinggal di hutan (Paulus,1917). Berdasarkan informasi dari Universidade Alberta Lisabon, istilah „buro“ diberikan kepada pulau ini dan ditemukan peta Indonesia yang dipublikasi tahun 1613 oleh misi dagang Portugis. Kata Burro (bahasa Portugis) mengandung dua arti keledai dan bodoh. Ada dua hipotesis dapat penulis kemukakan, pertama, kata burro untuk menamakan babi rusa (Babyrousa babyrussa) dimana untuk pertama kali Portugis melihatnya di pulau ini. Kedua, kata burro dialamatkan kepada masyarakat Bupolo, karena mereka selalu menolak kehadiran Portugis di setiap kampung (humalolin). Tindakan ini dimata Portugis selalu dianggap bodoh. Di masa penjajahan Belanda, kata Burro tidak digunakan dan ditulis Boeroe atau Buru dalam Bahasa Indonesia (Pattinama, 2005).

Bupolo adalah nama awal pulau Buru, disebut pula Bupolo Waekolo. Waekolo adalah nama kelompok kekerabatan (noro atau soa) yang menyatakan diri sebagai penunggu atau Geba eptugu (geba=orang, eptugu=penunggu) di pusat pulau.  Berdasarkan pengakuan adat, pusat pulau Buru dengan Gunung Date dan Danau Rana, adalah milik seluruh orang Bupolo (lihat Peta 1).

Tercatat 36 noro yang menguasai wilayah utara (Lisaboli Lisela) dan 21 noro di selatan (Masa Meserete). Kesatuan hidup tingkat pertama dari orang Bupolo adalah noro atau soa. Masing-masing soa/noro mempunyai dua nama. Yang satu, noro dipakai dalam pergaulan internal sedangkan yang lain, adalah leit yang dipakai dalam pergaulan ekternal.

Kesatuan hidup tingkat kedua didalam noro adalah bialahin. Tercatat Noro/soa di Buru memiliki antara dua sampai sembilan bialahin. Bialahin terdiri dari dua kata : bia artinya sagu dan lahin bisa berarti pohon dan akar, jadi bialahin menunjuk pada pohon sagu.

pulau-buru

Sumber: Pattinama MJ (2005)

Peta 1. Pulau Buru dengan Danau Rana dan Gunung Date

BURU-DI-MALUKU

Peta 2. Peta Pulau Buru dalam Provinsi Maluku

 

II.2. Gambaran Umum Sosial Ekonomi

Diantara penduduk yang tinggal di Pulau Buru, dapat dibedakan antara penduduk asli (Geba Buolo) yang hidup di daerah pegunungan dan penduduk pendatang (Geba Misnit) yang hidup di daerah pesisir pantai. Saat ini jumlah Geba Misnit relatif lebih banyak dari Geba Bupolo (Pattinama, 2005). Pendatang dan penduduk asli selalu menyatakan diri sebagai orang Buru (Gambar 1).

Gambar 1 menyajikan bagan tentang bagaimana Geba Bupolo membagi penduduk. Geba Fuka adalah Geba Bupolo yang mendiami daerah pegunungan. Geba Fuka Unen adalah mereka yang hidup di sentral pulau, dimana ada Danau Rana dan Gunung Date. Yang tinggal di lereng-lereng gunung menamakan diri Geba Fuka Fafan. Sedangkan Geba Masin adalah mereka yang tinggal di pesisir pantai berkat program Departemen sosial untuk pemukiman kembali bersama dengan masyarakat pendatang.

Geba Bupolo mengusahakan tanaman sagu (=bialahin, Metroxylon sagu) sebagai makanan pokok dan mengkonsumsinya dalam bentuk papeda. Makin berkurang populasi rumpun sagu, Geba Bupolo secara rasional memilih singkong (=kasbit, Manihot esculenta Crantz.) yang selanjutnya diolah untuk menghasilkan tepung. Mereka juga mengkonsumsi protein hewani bersumber dari daging babi (fafu), rusa (mjangan) dan kusu (=blafen, Phalanger dendrolagus) dan ikan air tawar (mujair) dan morea (=mloko, Anguilla marmorata). Orang pendatang (Geba Misnit) yang tinggal di pesisir pantai, lebih cenderung mengkonsumsi beras dan singkong. Di samping itu, mereka mengusahakan tanaman kelapa, coklat dan menanam padi sawah dengan sistem irigasi.

 

GEBA-BURU

Gambar 1. Penggolongan Penduduk Pulau Buru menurut Geba Bupolo

 

II.3. Kearifan lokal mengelola sumberdaya alam

a. Organisasi ruang

Masyarakat Buru mempunyai konsep pembagian batas-batas lingkungan alam yang tegas. Mereka memberikan tanda dan ciri tertentu yang hanya dipahami oleh mereka sendiri, sedangkan orang pendatang memerlukan waktu lama untuk memahaminya.

Masyarakat Buru membagi ruang pulau Buru atas tiga bagian.  Pertama, kawasan yang dilindungi karena nilai kekeramatannya. Wilayah ini termasuk Gunung Date (kaku Date), Danau Rana (Rana Waekolo), dan tempat keramat di hutan primer (koin lalen). Kedua, kawasan yang diusahakan, meliputi pemukiman (humalolin dan fenalalen), kebun (hawa), hutan berburu atau meramu (neten emhalit dan mua lalen), hutan kayu putih (gelan lalen) dan tempat memancing (wae lalen). Ketiga, kawasan yang tidak diusahakan, meliputi bekas kebun (wasi lalen) dan padang alang-alang (mehet lalen).

Orang Bupolo hidup terpisah secara berkelompok pada suatu ruang pemukiman yang disebut humalolin. Satu humalolin terdiri dari tiga sampai lima rumah mengikuti pola rumpun sagu. Pemimpin bialahin disebut Basa Fena atau Gebakuasan menempati posisi tengah dan dikelilingi oleh anggotanya. Selama Gebakuasan hidup dia sudah menentukan penggantinya, karena kekuasaan dari Gebakuasan dipegang sampai dia meninggal dunia. Beberapa bialahin bergabung dan tinggal membentuk suatu ruang pemukiman lebih besar yang disebut fenalalen. Namun di dalam fenalalen mereka tetap hidup berkelompok menurut bialahin.

Inti dari pada konsepsi dan pemahaman terhadap lingkungan dengan berbagai aturan adat dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat dan sekaligus mempertahankan nilai keberadaan dari satuan kawasan yang sudah merupakan suatu identitas yang harus dipertahankan. Namun, dalam perkembangan saat ini dengan hadirnya para penebang pohon yang memperoleh hak menebang atas izin negara (HPH), telah terjadi perubahan kemunduran kualitas lingkungan yang memberi dampak juga pada perubahan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Orang Buru memiliki norma-norma adat untuk melindungi hutan primer yang mereka anggap sakral.  Mereka melarang agresi pemegang HPH masuk ke hutan primer dengan cara membuat foron sbanat, yakni alat perangkap yang ditanam di dalam tanah dengan menanam runcingan bambu tajam agar bisa menjerat manusia.

b. Organisasi waktu

Organisasi waktu menurut pemahaman orang Bupolo disesuaikan menurut phenomena alam dari dua jenis pohon: Kautefu (Pisonia umbellifera Fors&Soom, Nyctaginaceae) dan Emteda (Terminalia sp., Combretaceae). Untuk pohon yang pertama (kautefu), jika buahnya telah mengeluarkan cairan seperti lem, maka musim panas akan tiba atau sering disebut mena kautefupolo. Itu berarti kegiatan menebang pohon, membersihkan lahan dan membakar akan segera dilaksanakan. Pohon yang kedua (emteda) lebih banyak dipakai untuk menandai kegiatan mereka sepanjang tahun.

Emteda omon bato (daun berlobang, warna kuning) artinya musim panas terik : mulai menebang dan membersihkan lahan. Egroho (daun gugur) artinya tetap musim panas : kegiatan membakar. Efut (tunas daun mulai muncul) artinya panas diselingi dengan gerimis : musim tanam diawali dengan upacara dan pada saat yang sama dilaksanakan perayaan perkawinan. Orang Bupolo selalu menanam warahe (Arachis hypogaea) sebagai tanaman pertama, disekeliling kebun ditebar tanaman hotong/feten (Setaria itallica), hala (Oryza sativa) dan biskutu (Zea mays). Mereka selalu saling bekerjasama dalam kegiatan menanam.

Efut ale adalah masa ketika daun mulai membesar dan bakal buah mulai keluar. Artinya musim panas dan hujan kecil pada sore hari. Pada musim ini kegiatan menyiang hanya dilakukan oleh kaum perempuan, sedangkan kaum lelaki mulai kegiatan penyulingan minyak kayu putih dan berburu rusa. Dua kegiatan ini hanya dilaksanakan pada masa Efut ale yang dilaksanakan di hutan kayu putih (mehet lalen). Akhir dari efut ale adalah masa panen yang dilaksanakan pula dengan upacara kematian nitu wasin. Selwala roit (buah kecil) artinya permulaan musim hujan khususnya di sore dimana hari hujan relatif besar. Pada masa ini diadakan upacara meta di Danau Rana dimana keluarnya morea dari danau menuju laut melalui sungai Waenibe.

Orang Bupolo yakin bahwa leluhur mereka yang berdiam di dalam danau mengusir keluar morea-morea dengan cara kencing sehingga morea itu seolah mabuk. Dengan begitu pada upacara meta orang Bupolo dengan sangat mudah dapat menangkap morea mulai dari bagian hulu sungai hingga ke hilir. Menurut Keith Philippe (1999), sebenarnya morea tersebut pergi untuk melakukan reproduksi. Umumnya morea di Indonesia melakukan kegiatan reproduksi menuju ke Pulau Fiji di Pasifik Selatan. Kegiatan berikutnya orang Bupolo adalah berburu babi (babi hutan atau babi rusa) dan kusu (Phalanger dendrolagus). Pada saat ini buah pohon meranti sangat banyak.  Buah ini merupakan sumber makanan bagi kedua hewan buruan tersebut.  Lokasi berburu di hutan relatif jauh, yaitu di daerah gunung Kakupalatmada.

 

ORGANISASIGEBA-BURU

Gambar 2. Organisasi waktu menurut Geba Bupolo (Pattinama, 2005)

Selwala hat (buah besar) artinya akhir dari musim hujan.  Pada masa ini kegiatan orang Bupolo adalah mengumpulkan damar dan rotan. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan berburu. Bagi orang Bupolo berburu dan meramu damar atau rotan adalah sama dengan melakukan perang melawan roh-roh jahat yang bermukim di hutan yang senantiasa menghalangi kegiatan orang Bupolo.

 

II.4. Profil Perempuan Buru

Membentuk keluarga (humanati) bagi orang Bupolo ini sangat terkait dengan sistem perkawinan yang mereka anut yaitu berdasarkan garis ayah (patrilineal). Konsep bersatunya laki-laki dan perempuan membentuk suatu kelompok kecil dalam kehidupan orang Bupolo termasuk yang sangat kompleks karena terdiri dari berbagai macam bentuk dengan melewati persyaratan adat yang cukup ketat. Ada aliran harta perkawinan yang berpindah dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Boleh dikatakan bahwa jumlah pembayaran harta kawin akan sangat menentukan status seseorang secara berkelompok dalam kehidupan sosial. Jadi perkawinan satu orang Bupolo akan melibatkan seluruh partisipasi anggota yang mempunyai kelompok kekerabatan (clan, soa, noro) yang sama.

Karena ada aliran harta yang relatif besar maka perkawinan juga merupakan suatu arena negosiasi yang bertalian dengan besar tanggungan yang harus dipikul oleh seluruh anggota kekerabatan. Dan anggota keluarga pihak perempuan yang menjadi penentu kuantitas harta yang harus ditanggung oleh pihak keluarga laki-laki. Untuk itu pihak keluarga laki-laki harus pandai memilih seorang negosiateur yang ulung sehingga beban harta tidak menjadi beban yang berat.

Umumnya tidak ada masalah gender dalam hubungan laki-laki dan perempuan Bupolo. Perempuan juga mempunyai peranan yang besar dalam setiap keputusan keluarga maupun peranannya dalam upacara ritual atau adat. Orang Bupolo menempatkan perempuan dalam posisi sesuai kodrat mereka.

Hal ini bisa dipahami karena dalam mitos orang Bupolo terhadap gunung dan air yang merupakan representasi dari simbol laki-laki dan perempuan. Kedua representasi ini harus selalu nampak atau muncul dalam setiap aktivitas mereka mulai dari mengolah sumberdaya alam hingga rotasi kembalinya kompensasi hasil pengolahan itu setelah dipasarkan untuk mendapatkan harta kawin.

Dengan demikian konsep keluarga modern harus dibatasi untuk menafsirkan konsep keluarga dari suatu kelompok masyarakat, walaupun secara umum konsep perkawinan bagi masyarakat Bupolo ataupun masyarakat modern sekalipun tidak terlepas dari valeur  strategi politik.

Jika seorang laki-laki Bupolo memutuskan untuk bersatu dengan seorang perempuan Bupolo maka dia harus segera meninggalkan rumah keluarganya dan harus menempati rumahnya sendiri. Aturan adat yang melarang seorang menantu perempuan harus tinggal serumah dengan mertua laki-laki dan ipar laki-laki mendesak setiap pembentukan keluarga baru harus berdiri sendiri. Untuk itu seorang laki-laki Bupolo harus punya persiapan yang matang sebelum melakukan pernikahan. Dia harus berburu binatang di hutan, menyuling minyak kayu putih, dan meramu hutan untuk mengumpulkan damar. Hasilnya dijual untuk mengumpulkan harta kawin dan membangun rumah.

Keturunan adalah tujuan utama berkumpulnya laki-laki dan perempuan. Jika keturunan tidak diperoleh dari kelompok kecil tadi maka perempuan harus rela pasangan laki-laki mengambil perempuan yang lain dan tinggal serumah dengannya. Untuk itu dalam suatu rumah bisa kita jumpai seorang laki-laki hidup dengan lebih dari satu perempuan. Catatan kami memperlihatkan bahwa seorang laki-laki bisa hidup serumah dengan minimum dua perempuan dan maksimum empat perempuan. Sedangkan rata-rata jumlah anak dari suatu perkawinan adalah empat orang.

 

II.5. Eksploitasi Hutan Pulau Buru

Tidak ada catatan yang pasti tentang kapan  ide eksploitasi hutan mulai dicetuskan di Indonesia. Namun sejarah mencatat bahwa era Orde Lama sama sekali tidak setuju untuk mengadakan eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran (roofbouw). Lingkungan alam harus dipelihara dengan baik dan anggaran pembangunan tidak didasarkan pada eksploitasi alam. Bisa dikatakan pada masa itu akselerasi pembangunan terlalu terfokus pada dinamika politik sedangkan pembangunan infrastruktur ekonomi belum diprioritaskan.

Dalam era Orde Baru, akselerasi pembangunan ekonomi mendapat prioritas. Disini sangat membutuhkan anggaran pembangunan yang besar. Salah satu sumber keuangan negara yang bisa diperoleh adalah eksploitasi secara besar-besaran sumberdaya alam. Oleh sebab itu diperkirakan ide eksploitasi hutan mulai berkembang di Pulau Buru sejak tahun 1978. Pemerintah Orde Baru mulai memberikan konsesi kepada PT.Gema Sanubari seluas 305.000 hektar. Sebagaimana diketahui bahwa PT.Gema Sanubari adalah usaha bisnis dari Badan Keamanan Intelijen Negara (BAKIN). Saat ini perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT.Gema Hutani Lestari. Kemudian setelah itu, tahun 1979 Pemerintah Daerah Maluku mendirikan perusahaan daerah bernama PT.Panca Karya yang juga menerima konsesi hutan seluas 73.600 hektar. Selanjutnya pada dekade tahun 1990an Pemerintah juga memberikan konsesi hutan kepada beberapa perusahaan swata. Informasi dari sumber Dinas Kehutanan Maluku mengatakan bahwa umumnya pemilik perusahaan tersebut adalah para pejabat negara tingkat pusat atau keluarga pejabat. Praktek di lapangan biasanya membuktikan bahwa hak konsesi itu kemudian diserahkan kembali kepada pengusaha lainnya untuk operasi di lapangan, sehingga boleh dikatakan bahwa para pejabat negara dan keluarganya hanya menerima share secara netto tanpa bekerja keras di lapangan.

 

 

III. METODE PENDEKATAN

III.1. Pendahuluan

Penelitian ini merupakan kaji tindak partisipatif (Participatory action research). Dalam arti sederhana, penelitian (research) bertujuan untuk memperoleh pemahaman (understanding) tentang masalah dan konteks penelitian. Dalam hal ini penelitian menggunakan pendekatan sistemik disertai diskusi fokus, pengamatan lapang dan wawancara mendalam (in-depth interview). Hasil dari penelitian ditindaklanjuti dalam bentuk tindakan (participatory action) guna memfasilitasi perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini merupakan suatu proses belajar bersama (collaborative learning process) yang melibatkan lembaga penelitian, penduduk desa dan pengambil kebijakan. Proses belajar bersama yang berkelanjutan diharapkan akan menghasilkan inovasi perubahan dan perbaikan yang berkelanjutan (continuous innovation and improvement).

III.2. Kelompok sasaran (target group)

Fokus penelitian ini adalah kaum perempuan Buru. Tujuannya untuk menggali dari dalam diri mereka sendiri: apakah yang dimaksud dengan pemberdayaan kaum perempuan sebagai pilar penting penerus generasi, apa indikator yang membuat mereka seolah melekat dengan kemiskinan, apa saja penyebabnya, bagaimana lingkaran kemiskinan itu terjadi dan bagaimana kemungkinannya kearifan lokal memberikan ruang untuk mengatasi masalah kemiskinan itu? Kelompok sasaran ditentukan berdasarkan pengenalan akan kondisi lapang dan informasi awal yang telah diperoleh dari informan kunci (key informan). Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak pengusaha HPH sebagai responden penelitian.

III.3. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan ada dua. Pertama, data sekunder yang diperoleh dari dokumen tertulis dan studi kepustakaan. Kedua, data primer yang digali dari responden dan informan kunci serta kelompok sasaran (autokton dan pengusaha HPH).  Jenis data primer yang dikumpulkan meliputi profil perempuan Buru dan keluarganya serta indikator-indikator kemiskinan yang membelenggu. Sedangkan dari pihak pengusaha HPH didata kebijakan eksploitasi, upaya pelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial yang dikembangkan kepada masyarakat. Khusus indikator kemiskinan penting diketahui untuk memahami kemiskinan dari perspektif orang miskin itu sendiri.

III.4. Metode mengumpulkan data

Data sekunder dikumpulkan dengan cara studi literatur. Disamping itu ada laporan atau dokumen tertulis dari instansi yang relevan. Data primer dikumpulkan dengan beragam metode. Metode yang dipergunakan antara lain in-depth interview, observasi langsung di lapangan, diskusi kelompok fokus (focus group discussion) dan mapping causal-effect relationship. Peneliti terlibat langsung sebagai bagian dalam proses dialog. Konfirmasi data dilakukan bersama penduduk miskin sehingga terjadi saling koreksi dan pemahaman bersama mengenai angka dan informasi yang diberikan.

III.5. Analisis

Pada prinsipnya penelitian ini lebih berpijak pada penelitian kualitatif.  Data yang dikumpulkan dengan prinsip triangulasi, dianalisis secara kualitatif: tabulasi silang dan analisis isi. Dalam hal ini yang dipentingkan bukan banyaknya contoh atau bertujuan untuk melakukan generalisasi tetapi mengangkat kasus yang spesifik dan mendalam.

Penelitian terhadap masyarakat yang dikategorikan sederhana ini menggunakan konsep pendekatan dari segi etnologi. Pendekatan ini ingin menjelaskan hubungan yang erat antara kehidupan suatu kelompok masyarakat dengan sumberdaya alam di lingkungannya. Analisis yang digunakan dalam studi etnologi adalah analisis dalam dan analisis luar. Analisis dalam menjelaskan karakteristik dengan mengembangkan konsep yang sudah ada dalam suatu masyarakat, sedang analisis luar menganalisis hubungan antara aspek sosial dan aspek teknik secara interdisipliner.

III.6. Lokasi

Lokasi penelitian di Pulau Buru, Maluku dengan masyarakatnya yang masih hidup tradisional, sering menamakan diri sebagai Orang Bupolo (Geba Bupolo).  Dalam kehidupannya sehari-hari, mereka memiliki hubungan yang harmonis dengan alam di sekitarnya seperti cara berburu, memancing dan bertani. Teknik adaptasi tersebut yang membedakan satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain sesuai kondisi lingkungan alam dan aspek sosial budaya.

III.7. Hasil yang akan Dicapai

Dari tujuan penelitian yang sudah digambarkan pada bagian di atas, maka dengan sequence metode penelitian yang telah ditetapkan sebenarnya  penelitian ini dilaksanakan untuk mengungkapkan potret realita kaum perempuan Buru. Sedangkan di sisi lain, ingin pula mengungkapkan tanggung jawab sosial dari perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang beroperasi di Pulau Buru.  Kedua pelaku ini adalah aset dalam pembangunan regional di Maluku demi memperkuat landasan pembangunan nasional.

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat menggugah Pemerintah Kabupaten Buru dan pemangku kepentingan yang bekerja di Pulau Buru untuk lebih memahami kaum perempuan Buru dan yang paling penting adalah mulai merumuskan langkah strategi pemberdayaan, katakanlah pemerintah mulai merumuskan keberpihakan dengan memfasilitasi pendidikan yang serius kepada kaum perempuan sejak usia dini. Begitu pula dengan aspek kesehatan, dimana kaum perempuan yang hidup terisolir di daerah pegunungan bisa menjalani proses persalinan yang higienis. Jika ada keberpihakan dari pemerintah sebagai penggerak policy pembangunan kepada masyarakat maka secara simultan akan lebih mudah diikuti oleh pihak pengusaha HPH.

Cerita Pulau Buru yang pilu, tragis, dan seram serta tidak manusiawi harus perlahan-lahan diakhiri dengan komitmen untuk memantapkan konsep pembangunan yang bertujuan mengangkat harkat hidup masyarakatnya. Kuncinya pada penyelenggara pembangunan : apakah mereka memahami bahwa Pulau Buru pernah menyimpan cerita yang sangat memilukan ? Ataukah mereka turut berpartisipasi ingin memelihara cerita buruk itu. Pada periode itu, yang tertawan bukan saja para Tapol PKI tetapi juga masyarakat autokton. Bumi mereka  sudah dikapling oleh penguasa Orde Baru, bahkan makanan utama mereka, sagu, turut dimusnahkan. Seperti yang dikisahkan oleh Pak Pram  bahwa di Pulau Buru ternyata ada seorang bisu yang bisa bernyanyi.

 

BAHAN BACAAN

Ananta Toer, Pramoedya, 1995. Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, Jilid I, Catatan-catatan dari Pulau Buru, Lentera, Jakarta, 319 p.

—————————–, 1997. Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, Jilid II, Catatan-catatan dari Pulau Buru, Lentera, Jakarta, 310 p.

Direktorat Bina Masyarakat Terasing, 1985. Kehidupan dan penghidupan masyarakat terasing Suku Rana di Pulau Buru dan usaha-usaha pembinaannya, Dirjen Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI, 25 p.

Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Ambon, 1993. Studi Diagnostik HPH Bina Desa Hutan P.T. Gema Sanubari, Ambon, 161 p.

Grimes B. D. 1990. The Origin of the House and the Source of Life, Two Complementary Origin Structures in Buru Society in Halmahera Research and its Consequences for the Study of Eastern Indonesia in Particular the Moluccas, Royal Institut of Linguistics and Anthropology, International Workshop on Indonesian Studies No.5, Leiden, 16p.

————————-, 1990. The Return of the Bride : Affiliation and Alliance on Buru. Master of Arts Thesis. Australian National University, 144p.

————————-, 1996. The Founding of the House and the Source Life, Two Complementary Origin Structure in Buru Society, in Origons, Ancestry and Alliance in James J.Fox and Clifford Sather (eds), Exploration in Austronesian Ethnography, Canberra.

Huliselan M. 1988. Orang-orang Bumi Lale dan Dunianya. Organisasi Sosial, Pertukaran dan Perubahan Sosial di Sentral Pulau Buru, Maluku Tengah, Indonesia. Laporan Penelitian, Ambon, 222p.

Keith P., Vigneux E. et Bosc P. 1999. Atlas des poissons et des crustacés d’eau douce de la Réunion, MNHN, Paris 137 p.

Monk K.A., de Fretes Y. & Reksodiharjo-Lilley G., 1997. The Ecology of Nusa Tenggara and Maluku. The Ecology of Indonesia Series Volume V, Periplus Editions, Singapore, 966 p.

Pattinama, Marcus J. 1998. “Les Bumi Lale de l’île de Buru Moluques Indonésie: Mode de Subsistance et Exploitation du Melaleuca leucadendron.” Pp. 100 in Mémoire de Stage DEA Environnement, Temps, Espaces, Sociétés (ETES). Paris: Université d’Orléans, Orléans.

————————. 2005. “Les Geba Bupolo et leur milieu, Population de l’île de Buru, Moluques, Indonésie. Liwit lalen hafak lalen snafat lahin butemen ” Vannerie virile, sarong féminin et émulsion qui flue “. Thèse de Doctorat de l’école doctorale du Muséum National d’Histoire Naturelle.” Pp. 354. Paris: du Muséum National d’Histoire Naturelle,.

————————-. 2005. Fakultas Pertanian dalam Pola Ilmiah Pokok Universitas Pattimura Bina-Mulia Ke Lautan. Makalah pada Lokakarya PIP Universitas Pattimura Ambon, 16p.

————————–. 2005. Etnobotani Bialahin (Metroxylon sagu, Arecaceae) : Pandangan Hidup Orang Bupolo. Artikel dalam Majalah Ilmiah Pikom GPM, ASSAU, ISSN: 1412-7881, halaman 13-17.

————————-. 2005. Kearifan Lokal dan Pengentasan Kemiskinan di Pulau Buru. Artikel guna memperoleh Selo Soemardjan Award Tahun 2005. Selo Soemardjan Research Center, FISIP UI

————————-. 2005. Etnobotani Pulau Buru dalam Pembangunan Pertanian Kepulau-an Maluku Berwawasan Agribisnis. Buku Prosiding Lokakarya Nasional BPTP Maluku. Halaman 63-69.

————————-. 2006. JikaYesus Lahir di Bupolo. Artikel dalam Majalah Ilmiah Pikom GPM, ASSAU, ISSN: 1412-7881, halaman 9-12

Paulus, J. 1917. “Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie.” Tweede druk: 31.

 


[1] Definisi pulau kecil menurut kriteria Departemen Kelautan dan Perikanan RI adalah pulau dengan ukuran < 10000 km².

[2] Goulag singkatan dalam bahasa Rusia « Glavnoïe Oupravlenie Laguereï » artinya « Menuju Tempat Penampungan (baca : kamp konsentrasi) ». Kamp konsentrasi Goulag disebut pula Kepulauan Goulag, dibangun di lahan terbuka yang sangat luas, tidak berpenghuni (kira-kira sebesar Pulau Borneo : Kalimantan + Serawak, Malaisia) di Rusia Utara-Timur (dulu : Uni Soviet). Sebenarnya Goulag telah dibangun sejak rejim Tsar dan dilanjutkan pada rejim Joseph Stalin hingga Brejnev dan baru dinyatakan dibubarkan pada rejim Perestroïka (Gorbachev). Kekuatan ekonomi Uni Soviet kala itu dibangun dengan memanfaatkan tenaga para tahanan yaitu mereka yang beroposisi dengan rejim berkuasa, para bandit kriminal dan pembunuh. Di Goulag, mereka harus menjalani kerja paksa untuk negara (baca : rejim berkuasa). Tentu banyak korban manusia yang mati sia-sia setiap harinya karena pekerjaan berat yang harus dijalani, kondisi sanitasi kamp konsentrasi yang sangat jelek dan suhu yang sangat dingin kadang mencapai -45° C saat musim dingin. Kerja paksa yang mereka lakukan merupakan sebagian sumbangan yang pada gilirannya menjadikan Uni Soviet sebagai negara adi-daya dan tandingan bagi Amerika Serikat, namun akhirnya kekuatan itu tumbang pada 1991 dan selanjutnya disebut Rusia.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>